Minggu, 24 September 2017

Isu PKI : Ambil Apinya, Jangan Abunya

Isu PKI : Ambil Apinya, Jangan Abunya
                                                                             

                                                           
Pemberontakan G30S/PKI atau Gerakan Tigapuluh September PKI menurut istilah Jenderal Soeharto, atau Gestok atau Gerakan Satu Oktober 1965 dalam istilah Sukarno, merupakan salah satu peristiwa politik paling dramatis dan kelam bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dramaturgi tersebut dimulai dengan skenario gerakan politik pembunuhan para perwira tinggi TNI pada waktu itu, dan menimbulkan turbulensi politik dari berbagai lapisan masyarakat. Pemberontakan politik dan bersenjata itu pun akhirnya memakan korban digulingkannya Sukarno dari jabatan presiden, dan diikuti dengan pelaksanaan proyek "desukarnoisasi".

Dan Brown dalam novel The Da Vinci Code menulis ungkapan "history is always writen by the winners"; sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Gestok 1965 telah menjadi peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia karena sejak saat itu narasi politik tentang bagaimana sesungguhnya latar belakang dan peristiwa terjadinya pemberontakan tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965 itu tidak dapat diketahui dengan jernih dan objektif oleh Bangsa Indonesia.

Penulisan dan kesimpulan peristiwa tersebut kemudian hanya menjadi monopoli kekuasaan Orde Baru sebagai Sang Pemenang. Narasi tunggal sejarah Bangsa Indonesia tentang Peristiwa 1965 oleh versi pemenang tersebut kemudian ditulis menjadi narasi resmi atas nama negara, mulai dari penulisan buku-buku sejarah hingga pembuatan film Pemberontakan G30S/PKI sejak 1984.

Sejak saat itu, setiap orang atau kelompok dan organisasi yang ingin mengetahui apalagi meluruskan tentang bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi, dan siapa saja pihak yang terlibat dalam Peristiwa G30S/PKI atau Gestok tersebut akan dikenakan stigma sebagai PKI, komunis atau pendukung PKI. Tidak jarang bagi tokoh-tokoh yang mencoba membahas apalagi berusaha meluruskan objektivitas Peristiwa 1965 tersebut berakhir dengan nasib yang tragis.

Saat ini, rezim Orde Baru sebagai Sang Pemenang peristiwa pemberontakan politik tahun 1965 tersebut telah ditumbangkan rakyat melalui Gerakan Reformasi tahun 1998, dengan epilog ditetapkannya mantan Presiden Soeharto —sang Pahlawan Orde Baru— sebagai tersangka korupsi melalui TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Haruskah sejarah kelam bangsa Indonesia tahun 1965 itu mau terus kita propagandakan menurut versi rezim yang korup dan sudah tidak berlaku lagi?

Bung Karno sebagai Korban

Kalau kita lihat sisi sejarah yang lain di luar narasi versi Orde Baru, maka kita dapat melihat pandangan dan sikap Presiden Sukarno pada waktu itu. Menurut Sukarno, peristiwa Gestok (Bung Karno menyebut Gestok karena peristiwa pembunuhan para jenderal dan perwira TNI itu terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965) dalam suratnya kepada Pimpinan MPRS RI tanggal 10 Januari 1967 yang dikenal dengan Pidato Pelengkap Nawaksara menjelaskan bahwa peristiwa G30S adalah suatu "complete ovverompeling" atau penyerbuan yang lengkap/sempurna bagi dirinya.

Berdasarkan penyelidikannya, Bung Karno menjelaskan bahwa Peristiwa G30S ditimbulkan oleh pertemuan tiga sebab, yaitu: (a) keblingernya pimpinan PKI, (b) kelihaian subversi nekolim (neo kolonialisme dan imperialisme), (c) adanya oknum-oknum yang tidak benar. Oleh karenanya Presiden Sukarno pun mengutuk Peristiwa Gestok 1965 tersebut dan menyatakan yang bersalah harus dihukum. Sukarno kemudian membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) untuk mengadili pelaku-pelaku pemberontakan tersebut.

Sukarno juga menolak permintaan MPRS, harus bertanggung jawab sendiri atas peristiwa Gestok tersebut. Dalam suratnya Sukarno pun menanyakan, siapa yang bertanggung jawab atas usaha pembunuhan dirinya dalam penggranatan di Cikini, pemberondongan dari pesawat udara oleh Maukar, pencegatan bersenjata di gedung Stanvac dan di Cisalak. Sukarno meminta "kebenaran dan keadilan" atas peristiwa-peristiwa tersebut.

Teori Sukarno yang menyebutkan bahwa Peristiwa Gestok adalah "penyerbuan yang lengkap/sempurna" terhadap dirinya kemudian menjadi kenyataan. Pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara yang diminta dan disampaikan kepada Pimpinan MPRS RI untuk mempertanggungjawabkan Peristiwa G30S/PKI pada waktu itu ditolak. Setelah Pimpinan dan anggota MPRS diganti dengan orang-orang yang anti-Sukarno, yaitu antara lain Ketua MPRS Chairul Saleh digantikan Jenderal TNI AD A.H. Nasution dan Wakil Ketua MPRS Ali Sastriamidojo diganti Osa Maliki, kemudian mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang mencabut kekuasan Sukarno.

Tragisnya, dalam bagian menimbang/konsideran Tap MPRS tersebut dituliskan, berdasarkan laporan Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Jenderal Soeharto) dituduhkan bahwa Presiden Sukarno terlibat dalam peristiwa G30S/PKI. Berdasarkan tuduhan itulah akhirnya MPRS mencabut kekuasaan Sukarno. Dalam pasal 6 Tap MPRS XXXIII/1967 itu terdapat ketentuan bahwa Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden berkewajiban untuk melakukan proses peradilan atas tuduhan Bung Karno terlibat dalam Peristiwa G30S/PKI.

Namun, sampai Bung Karno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 tidak pernah ada proses peradilan apapun, apalagi sebuah peradilan yang fair atas tuduhan keji yang dialamatkan kepadanya. Akhirnya Sang Proklamator Bangsa Indonesia itu meninggal dunia dengan membawa beban yang amat berat bagi diri dan keluarganya sebagai tertuduh pengkhianat kepada bangsa dan negara yang ia ikut susah payah mendirikannya, melalui pemberontakan G30S/PKI.

Setelah 45 tahun berlalu, tuduhan keji Bung Karno melakukan pengkhianatan karena mendukung Peristiwa G30S/PKI itu pun diralat oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada 7 November 2012 melalui Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Nomor 83/TK/Tahun 2012, Bung Karno mendapatkan status kenegaraan sebagai Pahlawan Nasional. Pemberian gelar Pahlawan Nasional tersebut memiliki implikasi hukum gugurnya tuduhan Bung Karno pernah melakukan pengkhianatan kepada bangsa dan negara sebagaimana tertuang dalam Tap MPRS Nomor XXXIII/1967 tersebut.

Dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diatur ketentuan bahwa syarat seorang tokoh bangsa Indonesia dapat memperoleh status gelar Pahlawan Nasional adalah apabila semasa hidupnya (antara lain) tidak pernah dihukum apalagi berkhianat kepada bangsa dan negara.

Meskipun demikian, Bung Karno kini sudah tiada. Beliau telah pergi meninggalkan kita semua sejak 47 tahun lalu. Keluarga besar Bung Karno dan para pengikut-pengikutnya pun sudah mengikhlaskan kepergiannya dan peristiwa kelam yang dialami Bung Karno dan bangsa Indonesia. Saya yakin demi persatuan bangsa Indonesia, kita semua sudah memaafkan kejahatan politik kepada seorang Pendiri Bangsa, namun tidak untuk kita lupakan agar kita semua dapat memetik hikmahnya. Forgiving but not forgetting.

Dengan dimensi narasi sejarah yang demikian itu, apakah masih relevan lagi jika saat ini Bangsa Indonesia masih ingin memprogandakan kembali narasi sejarah G30S/PKI hanya mengikuti cerita yang dibuat oleh rezim Orde Baru melalui pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI? Selain rezim tersebut sudah tiada dan dijatuhkan rakyat dengan membawa stigma sebagai rezim koruptor sebagaimana TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, juga narasi film tersebut bukanlah fakta yang objektif dan komprehensif tentang sejarah bangsa Indonesia pada 1965-1967.

Film tersebut secara konten mengandung unsur kekerasan dan hanya mempertontonkan perpecahan di tubuh TNI dan pertikaian politik para pendahulu bangsa yang sangat merusak nation and character building generasi muda bangsa Indonesia. Jika kita konsisten untuk menjaga persatuan bangsa dengan sungguh-sungguh, marilah kita akhiri melanjutkan sisa-sisa konflik para pendahulu bangsa kita. Masih banyak hal-hal positif yang telah diperbuat para pendahulu bangsa Indonesia yang dapat kita jadikan suri tauladan bagi generasi bangsa berikutnya. "Marilah Kita Warisi Api Perjuangan Para Pendahulu Bangsa Bukan Mewarisi Abunya."

Membicarakan kebangkitan PKI dan komunisme dalam sistem negara hukum Pancasila adalah sesuatu yang tidak ada gunanya. Selain tiap-tiap bangsa wajib ber-Tuhan menurut falsafah sila Ketuhanan dalam Pancasila sebagaimana dipidatokan Bung Karno pada 1 Juni 1945, PKI juga sudah mati permanen di Indonesia. TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Sebagai Partai Terlarang di Indonesia sudah final karena berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS/MPR sejak Tahun 1960-2002 telah dinyatakan masih berlaku.

Sementara, lembaga MPR RI pasca perubahan UUD 1945 menjadi UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada 1999-2002 sudah tidak lagi memiliki kewenangan apapun untuk membuat ketetapan MPR yang bersifat mengatur keluar (regeling). Dengan demikian tidak ada lagi celah hukum apapun bagi bangkitnya PKI di Indonesia karena TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966 sudah tidak dapat lagi cabut oleh siapapun dan lembaga negara mana pun termasuk oleh MPR sendiri.


Sumber :  Ahmad Basarah (Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR), DETIKNEWS 22 September 2017

Kamis, 21 September 2017

Film Pengkhianatan G30S/PKI : Docudrama atau Fakta?

Film Pengkhianatan G30S/PKI :
Docudrama atau Fakta?
 Kisah Seorang Anak SMP di Tahun 1984 dan Film Pengkhianatan G30S/PKI 
                                                                             

                                                           
MUNGKIN betul kata sejarawan John Roosa dalam salah satu karya suntingannya: untuk Indonesia, 1965 adalah tahun yang tak pernah berakhir.

Hampir setiap tahun, menjelang akhir September dan awal Oktober, selalu tak luput dari pembahasan fakta, tulisan, buku atau kesaksian baru tentang kejadian di sekitar 30 September 1965 sampai 1 Oktober 1965.

Tetapi tahun ini sangat berbeda. Pembahasan ramai di berita sepanjang minggu ini, tentu lebih kencang lagi di lini massa media sosial adalah tentang rencana pemutaran kembali film legendaris Penumpasan Pengkhianatan G30S/ PKI yang lebih sering disingkat judulnya sebagai Pengkhianatan G30S/ PKI.

Film produksi Perum Produksi Film Negara (PPFN) tahun 1984 ini diakui para pembuatnya sebagai docudrama, drama dokumenter, bukan dokumenter.

Sebagian besar adegan dibuat dalam rekaan ulang, walaupun ada juga beberapa bagian (sangat sedikit) berupa dokumentasi.

Film ini disutradarai dan ditulis oleh Arifin C Noer, diproduksi selama dua tahun dengan anggaran sebesar Rp 800 juta kala itu. Mungkin 10 kali lipat dalam nilai mata uang saat ini.

Selesai pada 1984 dan kemudian diputar secara terus-menerus di bioskop nasional dan TVRI selama kurang lebih 13 tahun. Mungkin inilah film nasional dengan jumlah penonton terbanyak sampai saat ini.

Ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya, 21 Mei 1998, mulai banyak pihak mengkritisi film ini. Film yang sejak semula memang tujuannya sebagai film propaganda di era pemerintahannya.

Ini diperkuat oleh hasil riset beberapa sejarawan yang baru terungkap setelah Presiden Soeharto berhenti.

Dari rujukan-rujukan yang saya peroleh, setidaknya ada tiga tokoh sentral yang berperan dalam dihentikannya pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI.

Mereka adalah almarhum Marsekal Udara Saleh Basarah, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono. Majalah Tempo menulis, Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono saat itu mengatakan, ia pernah ditelepon Marsekal Udara Saleh Basarah, Kepala Staf Angkatan Udara KSAU (1973-1977) sekitar bulan Juni-Juli 1998.

"Beliau keberatan karena film itu mengulang-ulang keterlibatan perwira AURI pada peristiwa itu (30 September)," kata Juwono ketika diwawancarai 28 September 2012.

Sebagai menteri pendidikan kala itu, Juwono meminta kepada para ahli sejarah untuk meninjau kembali kurikulum pelajaran sejarah tingkat SMP dan SMA, khususnya yang memuat peristiwa-peristiwa penting. Supaya informasi yang diperoleh siswa didik lebih berimbang.

Ada pun Menteri Penerangan saat itu Letjend (Purn.) TNI Yunus Yosfiah, mengatakan, pemutaran film yang bernuansa pengkultusan tokoh, seperti film Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, dan Serangan Fajar tidak sesuai lagi dengan dinamika Reformasi.

"Karena itu, tanggal 30 September mendatang, TVRI dan TV swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30S/PKI," ujar Yunus seperti ditulis dalam harian Kompas, 24 September 1998.

Nonton bareng dan diputar kembali

Minggu lalu, 15 September 2017, awalnya ada pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan: masyarakat dan generasi muda saat ini perlu tahu sejarah G30S/ PKI.

“Tujuannya, agar masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa pernah ada gerakan kudeta," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Jumat (15/9/2017) yang dimuat Kompas.com.

Ia melanjutkan, karenanya, ia tak masalah jika film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI diputar kembali di layar-layar kaca televisi nasional.

Izin Mendagri kemudian membuat Panglima TNI Jederal Gatot Nurmantyo melanjutkannya dengan seruan serta perintah menonton bareng film ini tepat di malam 30 September 2017 nanti.

Menonton film ini pada 1984

Ramai pemberitaan akan diputarnya kembali film Penghianatan G30S/PKI membuat saya kembali mengingat apa yang saya alami ketika film ini baru saja diproduksi dan wajib ditonton seluruh siswa sekolah umum se-Indonesia.

Saya beruntung menjadi salah satu dari jutaan anak dan pelajar Indonesia yang dikenai wajib nonton bareng (nobar) di bioskop. Sehingga saya bisa menceritakannya kembali pengalaman 33 tahun lalu yang ternyata relevan sampai sekarang.

Tak lama setelah film itu rilis, saya menjalani program wajib-tonton film Pengkhianatan G-30-S/PKI di sebuah bioskop umum di Rawamangun, Jakarta Timur. Kami duduk di kelas dua Sekolah Menengah Pertama.

Bioskop itu berkapasitas 200-an orang. Dalam suasana gelap-pekat, tanpa penjelasan lebih dulu dari guru-guru, kami semua dibuat tercekat atas suguhan di layar.

Beberapa teman saya menangis. Bagaimana tidak menangis? Bukan film horor, tetapi film yang berdurasi sekitar 3 jam itu menyuguhkan scene mengerikan seperti pembacokan, penyiksaan, dan darah.

Awalnya, saya menilai kami menangis dan histeris karena kami masih kecil. Tetapi ternyata, sampai usia kuliah hanya momen itulah yang saya (dan mungkin teman-teman saya saat itu) ingat tentang kejadian bersejarah Tragedi 1965.

Setelah itu setiap tahun film itu diputar di televisi. Untungnya Ayah dan Ibu saya cukup bijak. Selalu ada acara lain bila malam itu tiba.

Atau, kalau pun menonton, hanya sambil lalu. Semakin dewasa, saya lalu semakin yakin. Film itu adalah propaganda anti-PKI.

Penyebabnya, karena di zaman Orde Baru sangat sering cuplikan film itu menyertai berita tentang peristiwa bersejarah itu, tanpa ada keterangan tambahan bahwa ini cuplikan film.

Mana yang benar, dan mana yang cuma adegan film, campur aduk. Sehingga komentar saya dalam diskusi dengan orangtua ketika itu adalah, “Apakah betul itu kejadian sebenarnya?”
Dan Ayah saya yang mungkin juga tak berminat membahasnya, hanya menjawab pendek, “Kurang lebih, tapi ada yang tidak benar.”

Di masa itu pengetahuan saya (juga hampir semua teman) tentang sejarah kelam ini memang hanya dari buku Sejarah Nasional Indonesia, buku pegangan siswa SMP sampai SMA, karya Prof Nugroho Notosusanto dan film itu.

Menemukan fakta

Di masa dewasa dan baru lulus dari Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, saya seorang wartawan. Saya lalu bersinggungan lagi cukup intens dengan tema ini ketika majalah berita tempat saya bekerja, majalah D&R, menulis liputan utama selama empat edisi berturut-turut pada bulan Oktober 1998.

Saya mewawancarai  dr. Liem Joe Thay yang kemudian lebih dikenal dengan Prof Arief Budianto, kini telah almarhum, Guru Besar Kedokteran Forensik UI.

Ia salah seorang dokter non-militer yang saat itu diminta bergabung dengan Tim Kedokteran ABRI untuk memeriksa mayat enam perwira tinggi dan satu perwira pertama korban, pada malam 4 Oktober sampai dini hari 5 Oktober 1965.

Bagian terpenting dari wawancara itu yang juga dikutip oleh Julius Pour dalam bukunya Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang (Penerbit Buku Kompas, 2010) adalah ketika Prof Arief menyatakan, “Satu lagi, soal mata yang dicongkel. Memang, kondisi mayat ada yang bola matanya copot, bahkan ada yang sudah kontal-kantil. Tetapi itu karena sudah tiga hari terendam air di dalam sumur dan bukan karena dicongkel paksa. Saya sampai periksa ulang dengan saksama tapi matanya dan tulang-tulang sekitar kelopak mata. Apakah ada tulang yang tergores? Ternyata tidak ditemukan...”

Saya ingat, saya lalu bertanya pada Prof Arief, mengapa di film ada adegan penyiksaan yang sadis dengan mencungkil bola mata? “Itu semua tidak ada, pemeriksaan mayat membuktikannya. Film itu kan propaganda Orde Baru,” demikian Prof Arief.

Wartawan dan penulis kawakan Julius Pour mengutip lengkap wawancara saya di majalah D&R itu. Satu lagi, pada edisi Oktober 1998 itu saya juga mewawancarai Ibu Mitzi Farre-Tendean, kakak kandung almarhum Kapten Pierre Andreas Tendean, ajudan Jenderal Nasution yang menjadi korban.

Pierre anak tengah dan satu-satunya laki-laki dari tiga bersaudara. Ibu Mitzi memiliki dokumentasi cukup lengkap surat kabar di masa itu yang menjadi topik wawancara kami.

Salah satunya ketika kami membahas berita di koran Angkatan Bersenjata tentang almarhum adiknya yang disiksa dan dilecehkan seksual oleh para anggota Gerwani. Ia mengunjungi sendiri para tertuduh di tahanan, dan dari bincang-bincang dengan para perempuan itu, dia sendiri ragu mereka pelakunya.

“Para perempuan itu diambil dari daerah Senen dan dipaksa mengaku mereka melakukan penyiksaan kepada Pierre,” kata Ibu Mitzi dalam wawancara itu. Wawancara lengkap saya ini diterbitkan di majalah D&R tahun 1999.

Jadi, cukuplah sudah kesimpulan saya dan cukup alasan buat saya berpendapat: film itu bukan fakta, terutama pada bagian drama penyiksaan para korban.

Bagian paling utama dari film itu, yang begitu membekas sampai meninggalkan trauma pada anak-anak yang menontonnya adalah drama penyiksaan di Lubang Buaya.

Padahal, dengan sedih saya mengingat, bagian itulah yang paling traumatis, mencekam dan membekas di benak anak-anak. Tanpa mereka tahu konteks yang melatarbelakangi peristiwa ini terjadi.

Pada tulisan saya selanjutnya, saya akan menulis bagaimana trauma itu bahkan sampai dialami oleh putera bungsu Nani Nurrachman Sutojo, Nano, yang kala menonton film itu baru berusia 8 tahun.

Ibu Nani adalah putri Jenderal Sutojo Siswomihardjo, salah satu pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa subuh 1 Oktober 1965 itu.

Nano mengeluarkan, “What is communist, Ma? Did they kill Eyang Tojo?”

Pertanyaan yang membuat ibunya terperangah dan tidak mampu menjawabnya. Ia hanya meminta waktu. Sampai Nano memahami penjelasannya.

Buku Nani Nurrachman Sutojo dan Jenderal Pranoto Reksosamodra

Pada tahun 2011 dan 2013 keterlibatan saya sebagai penyunting-penulis dua buah buku terkait Tragedi 1965, semakin menambah wawasan pikir saya tentang tragedi nasional ini, Memoar Ibu Nani Nurrachman Sutojo dan Memoar Jenderal Pranoto Reksosamodra.

Kedua buku ini diterbitkan Penerbit Buku Kompas dalam waktu yang tidak terlalu jauh. 2013 dan 2014. Ketiga pengalaman menulis dengan tema 1965, tetapi dalam tiga periode waktu yang berbeda ini membuat saya sadar, betapa pentingnya menulis sejarah dari tuturan lisan, tuturan pelakunya. Bukan berasal dari pendapat satu pihak.

Tuturan Ibu Nani dan almarhum Jenderal Pranoto dalam bukunya, juga almarhum Prof Arief Budianto. Ibu Mitzi-Farre Tendean dan berbagai sumber tuturan para korban, saksi dan pelaku dalam Tragedi 1965 yang saat ini sangat mudah kita peroleh, seharusnya mendapat tempat cukup signifikan dalam buku-buku sejarah.

Seperti dikatakan Menteri Juwono Sudarsono ketika melarang pemutaran film ini pada tahun 1998: harus ada tambahan muatan baru dalam buku-buku sejarah sehingga penulisan ataupun karya film tentang masa itu lebih berimbang.

Sayang, imbauan beliau sampai saat ini tidak tercapai. Saya percaya, seruan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo adalah demi kebaikan bangsa, tetapi alangkah luar biasa baiknya bila seruan menonton film ini disertai juga seruan membaca sumber-sumber sebanyak mungkin.

Sehingga, misalnya, ketika ada pertanyaan soal bagian mana dalam film itu yang docudrama (rekaan atau adegan yang diambil dari kejadian nyata) dan bagian mana yang betul-betul dokumenter, tidak menjawabnya dengan: Saya tidak tahu. Atau: Saya tidak memikirkannya.

Sekali lagi, ini cuma saran seorang penulis muda, yang lahir jauh setelah Tragedi 1965 terjadi, tetapi sangat tertarik ikut serta mempelajari dan menulis sejarah. Saya adalah bagian dari “suara yang tidak mengalami, tetapi ingin mendengar, mencari tahu dan menuliskannya”.


Sumber :  Imelda Bachtiar (Wartawan), Kompas.com 20 September 2017

Rabu, 02 Agustus 2017

Skripturalis Demokrasi dalam Fundamentalisme Pasar Pemikiran

Skripturalis Demokrasi
dalam Fundamentalisme Pasar Pemikiran
                                                                             

                                                           
Grup ronda malam Minggu di kampung saya bukan grup sembarangan. Isinya bapak-bapak vokal semua, para pengamat politik nirlaba. Meski pekerjaan hariannya rata-rata petani, juga buruh di pabrik tekstil dekat kampung kami, kualitas analisis mereka seringkali lebih canggih dibanding rombongan narasumber ILC.

Tak terkecuali malam Minggu kemarin, ketika saya datang agak awal. Pak Nardi membuka percakapan sembari mencomot pisang goreng di piring.

"Aku tuh kok bingung ya, sama aktivis-aktivis yang pintarnya selangit itu. Kok bisa mereka malah menolak pembubaran ormas yang jelas-jelas tidak sejalur dengan Pancasila? Lha sebenarnya kita ini mau diajak ke mana sih?"

"Masalahnya kan nggak sesederhana itu, Pak," Pak Memet menimpali dengan logatnya yang masih kentara sebagai warga pendatang. "Ketika mereka mengkritik Perppu Ormas, bukan berarti mereka mendukung ormas anti-Pancasila. Tapi karena Perppu itu sendiri mengandung banyak pasal karet, sehingga rentan disalahgunakan."

"Oh soal itu sih aku agak paham, Pak. Dan sedikit banyak aku setuju juga. Tapi problem di situ lebih pada soal cara, sementara yang kumaksud adalah hal yang lebih mendasar lagi."

Wajah Pak Memet tampak menunggu kelanjutan kalimat Pak Nardi. Yang ditunggu pun tidak membuang waktu.

"Gini lho. Jelas-jelas ada organisasi yang tidak berorientasi menuju terus hidupnya negara kita. Mereka ingin kita bergabung dengan khilafah tingkat dunia, di mana artinya negara kita tak lagi ada. Mosok yang begituan mau diizinkan tetap berdiri? Minta izinnya ke negara yang ingin mereka lenyapkan, pula. Dan para aktivis membela! Masuk akal tidak?"

"Lho yang diperjuangkan para aktivis itu bukan lenyapnya NKRI-lah, Pak. Tapi kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Termasuk kebebasan berkeyakinan. Soal khilafah itu kan keyakinan juga to? Itu murni keyakinan mereka lho, kelompok khilafahers itu. Sementara jaminan atas semua kebebasan tadi merupakan amanat UUD 45! Gimana sih sampeyan ini...." Pak Memet tampak di atas angin.

"Waini. Ini. Jadi pertanyaanku bisa dikerucutkan lagi. Begini. Sebenarnya seberapa jauh sih kebebasan berkeyakinan itu? Sebebas-bebasnya?"

"Yo enggaaak. Bebas yang bertanggung jawab, kalau kata Penataran P4 dulu. Bebas, tapi tidak menyakiti orang lain. Bebas, tapi bisa dijalani berdampingan bersama-sama. Makanya, meski berkeyakinan itu bebas, ISIS nggak bisa hidup di Indonesia. Sebab mereka melakukan kekerasan bahkan membunuhi orang lain yang tidak bersepakat dengan mereka. Itu contohnya."

"Waduh, jangan ambil contoh yang serem-serem dululah. Misalnya ini saja. Ada sekelompok orang meyakini bahwa bumi ini tidak bulat, tetapi datar. Dasar yang mereka pegang adalah ayat-ayat suci. Meski tafsir atas ayat tersebut bermacam-macam, mereka tetap percaya bahwa yang benar adalah tafsir bumi datar. Nah, apa keyakinan mereka wajib kita hormati?"

"Nggg... ya dihormatilah. Itu kan keyakinan. Syaratnya mereka tidak memaksa orang lain untuk ikut mereka."

"Oke. Tidak memaksa. Tapi apa boleh mereka menyebarkan paham itu secara baik-baik? Misalnya mereka masuk ke kampung kita. Lalu mengajarkan ke orang-orang bahwa bumi ini datar menurut kitab suci. Selanjutnya mereka bilang, kalau anak-anak kita percaya dengan pelajaran sekolah yang menyatakan bumi ini bulat, berarti anak-anak sekaligus orangtua masing-masing akan berdosa dan masuk neraka. Begitu boleh?"

"Wo ya jangaaan. Kalau sudah sejauh itu ya nggak boleh tooo!"

"Lho kenapa nggak boleh? Kan nggak maksa? Nggak pakai kekerasan, nggak pakai teror, nggak pakai ancaman. Cuma mengajarkan secara baik-baik. Kalau akhirnya warga kampung ikut percaya, prosesnya jelas bukan dari pemaksaan. Katanya tadi bebas berkeyakinan, bebas berserikat, bebas menyampaikan pendapat. Hayo gimana?"

"Hahaha! Hmmm... gimana ya. Bingung juga...."

"Nah, kan? Berarti kita nggak konsisten kan? Jadi mau pilih yang mana? Menghormati keyakinan dan kebebasan berpendapat asal tanpa kekerasan, atau memperjuangkan kemaslahatan yang lebih besar, dalam hal ini berupa kebenaran ilmiah yang diakui sistem pendidikan?"

Pak Memet masih tampak bingung mendengar cecaran Pak Nardi. Lalu ia mulai menyeruput kopinya yang mulai mendingin.

"Nah, begitu pula dengan keyakinan dan kebebasan bersuara para pembela khilafah kan? Itu membawa kemaslahatan bagi hidup bermasyarakat dan berbangsa apa tidak?" dengan lincah Pak Nardi tampak langsung mengambil kesimpulan sepihak. "Tapi tunggu dulu. Sebenarnya prinsip kebebasan yang kita ikuti ini konsep idealnya mengacu ke mana to?"

Tak ada yang menjawab. Lalu Pak Memet mencolek Ganang, pentolan Karang Taruna yang sedang main gaple bersama beberapa eksponen ronda malam Minggu lainnya. Sambil masih menunggu giliran membanting kartu, Ganang menyahut sambil lalu. "Yooo itu kan bagian dari prinsip dasar demokrasi dan HAM to, Pakde...."

Pak Nardi manggut-manggut. Pak Memet mulai menyalakan rokoknya.

"Oh! Atau kalau mau cari yang lebih detail ya kita bisa menyebut konsep masyarakat terbuka ala Karl Popper to, Nang. Itu, di bukunya The Open Society and Its Enemies itu lho," akhirnya saya angkat suara juga. Begitu muncul kesempatan untuk pamer kutipan dari tokoh-tokoh intelektual dunia, saya wajib tampil. Mau gagasan seremeh apa pun, sebaiknya nebeng kepada nama-nama besar. Itulah prinsip kerja saya dalam meneguhkan modal sosial sebagai elite pengetahuan tingkat RT.

Kali ini Ganang mengangkat kepala, mengabaikan kartu gaple di tangannya, menatap ke arah saya. Sebagai senior Ganang se-fakultas, saya pun merasa dituntut untuk menuntaskan bunga rampai kutipan saya. Maka saya meneruskan,

"Jadi dalam nilai ideal Karl Popper, open society berjalan berlandaskan rasionalisme kritis. Ruang publik sangat diandalkan, di mana terjamin kebebasan setiap individu untuk menyampaikan pemikiran dan keyakinan. Maka setiap individu harus menyadari bahwa mereka semua setara, alias tidak ada individu yang lebih berharga dalam masyarakat ketimbang yang lain. Dari situlah muncul prinsip-prinsip semacam 'orang lain berhak didengar dan mempertahankan argumen', lalu 'aku mungkin salah dan kamu mungkin benar', juga 'semua pengetahuan bisa salah'."

Wajah-wajah mulai tampak kekenyangan mendengar paparan saya, meski mendoan dan tahu isi di piring-piring masih banyak yang tersisa.

"Jadi gagasan apa pun," saya melanjutkan, "sepanjang ia tidak melakukan pelanggaran hak atas orang lain dengan tindak-tindak kriminal dan sejenisnya, bebas saja bersaing. Bebas berdialektika. Nanti pada akhirnya akan terseleksi mana ide yang paling tahan banting. Begitu, Denmas."

"Sik, sik, Mas Iqbal," Ganang mengangkat tangannya, menyetop saya. Sepertinya ia sudah tak peduli lagi dengan permainan gaplenya. "Gini, Mas. Kalau memang semua bebas berkompetisi dengan super-ideal begitu, emangnya syarat-syarat masyarakat terbuka ala Popper ada di masyarakat kita?"

"Lho, sisi mana yang nggak ada?" Saya sedikit menegakkan punggung. Berani-beraninya Ganang mau mengkritik penerapan pikiran Karl Popper.

"Satu, Mas. Apa orang-orang yang ingin melenyapkan NKRI itu mau mengakui bahwa gagasan mereka tidak lebih berharga dibanding gagasan orang lain? Yo jelas enggaklah. Tawaran-tawaran ide selain ide mereka sendiri kan dibilang sistem thaghut lah, sistem setan lah. Dari situ saja sudah tidak memungkinkan berjalannya konsep masyarakat terbukanya Popper."

"Trus?"

"Dua, dengan titik pijak demikian, apa mungkin mereka berprinsip bahwa semua bisa salah? Sistem yang mereka yakini itu sudah mereka tempatkan sebagai kebenaran final. Tak ada tawar-menawar lagi. Nah, bagaimana bisa kompetisi gagasan dalam surga dunia bernama open society itu dijalankan dengan membabi buta?"

"Lhooo ya jelas bisalah, Nang! Itu kan pertarungan fair play, yang sudah dijalankan juga di negara-negara maju. Masak kamu nggak tahu? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu." Saya mulai agak panas. Ini saatnya menunjukkan kehebatan negara-negara Barat.

"Oh, ya? Contohnya mana tuh, Mas negara-negara hebat yang sampeyan acu? Fair play beneran?"

"Australia, misalnya. Atau Prancis. Di kedua negara itu, mau menjual ide apa saja bebas. Mau khilafah, mau komunis, mau bikin agama penyembah alien, semua bebas. Asal tidak melanggar batas-batas hukum semisal kekerasan, ya nggak apa-apa. Tapi begitu ada acara main pukul, polisi langsung bertindak. Fair play kan?"

"Terus yang begitu itu mau diterapkan mentah-mentah di Indonesia?"

"Lho kenapa tidak? Di mana masalahnya? Negara-negara maju bisa melakukannya. Kita semestinya ikut mereka kalau ingin maju."

"Hahaha! Oalah, Mas Iqbaaal. Sampeyan itu kok tekstual banget to, Mas." Ganang mulai pasang wajah mencibir. "Gagasan demokrasi ini kan kita impor dari Barat. Di saat kita mulai menjalankannya, sejarah kita tidak berangkat dari garis start yang sama dengan mereka."

"Maksud loh?"

"Gini. Mungkin sejauh ini mereka menjalankan fair play dalam kompetisi gagasan di tengah masyarakat mereka. Tapi ingat, masyarakat Prancis sendiri sudah jauh lebih terdidik. Mereka siap dengan pertarungan bebas gagasan-gagasan. Prancis itu kampung kelahiran Renaissance lho. Sementara masyarakat Indonesia, ah, seberapa melek pengetahuan sih? Literasi buku saja belum tuntas, eh sudah langsung dihajar dengan bacaan internet yang riuh rendah penuh sampah. Fondasi kita beda dengan Prancis, Mas! Dengan logika macam apa kita mengharapkan masyarakat kita bisa menyeleksi pemikiran di tengah pertarungan bebas yang sebenarnya nggak benar-benar bebas itu?"

"Wah kamu ternyata fasis sekali. Fascist in disguise."

"Weeee jangan buru-buru ngambek to, Mas. Katanya tadi dalam prinsip Popper semua pengetahuan bisa salah. Lah artinya demokrasi yang tekstual begitu bisa salah juga kan? Teori-teori Karl Popper sendiri juga bisa salah kan? Atau sampeyan mau membela demokrasi liberal dalam posisi sebagai kebenaran final transendental, yang rumus-rumusnya haram untuk diutak-utik lagi hingga kedatangan Imam Mahdi?"

"Nyinyir kamu...."

"Makanya, mbok ya sebagai seniorku tuh jangan terlalu text book gitu. Itu namanya sampeyan skripturalis demokrasi. Mengkritik keras tafsir-tafsir tekstual atas agama, eh giliran menafsir demokrasi kok tekstualnya minta ampun. Belum lagi prinsip kebebasan dalam kompetisi gagasan mengandaikan negeri kita berjalan dari latar dan situasi yang sama dengan negara-negara maju pujaan hatimu. Apa itu namanya bukan fundamentalisme pasar? Fundamentalisme pasar pemikiran! Hoahaha!"

Suara tawa Ganang itu mendenging-denging di telinga saya. Terus mendenging, sampai kemudian saya tersadar bahwa semua percakapan itu cuma muncul dari pikiran-pikiran galau saya.

Dan ternyata... saya masih di Perth, pada ujung musim dingin yang menggigit. Padahal yang ada di musim dingin ini hanyalah paket flu dan masuk angin. Bukan pisang goreng, bakwan, atau ronda malam Minggu.

Ealah, sepertinya saya cuma rindu pulang ke Bantul....



( Sumber :  Iqbal Aji Daryono, DETIKNEWS 25 Juli 2017 )

Minggu, 16 Juli 2017

Menyusun Rencana Kabur dari Kemiskinan

Menyusun Rencana Kabur dari Kemiskinan
Hasanudin Abdurakhman  ;   Cendekiawan; Penulis;
Kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia
                                                    KOMPAS.COM, 19 Juni 2017



                                                           
Bagi saya penyebab utama kemiskinan adalah pola pikir dan kemalasan. Artinya, kalau mau membebaskan diri dari kemiskinan, orang harus mengubah pola pikirnya, dan bekerja keras.

Akibatnya saya dikritik. Kata pengritik, seolah saya hendak mengatakan bahwa orang-orang miskin itu pemalas. Kemiskinan, kata mereka, bukan melulu soal kerja keras atau pemalas, tapi juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Mereka menyebutnya kemiskinan struktural.

“Kurang keras bagaimana lagi para buruh atau kuli itu bekerja, tetap saja mereka miskin,” kata mereka.

Ketika bicara soal kemiskinan dan orang miskin, saya lebih suka membicarakannya sebagai “kita”, bukan “mereka”. Maka, ketika saya bicara soal kemalasan, itu bukan untuk menuding atau merendahkan, tapi sebagai evaluasi untuk memperbaiki diri. Ini soal mencari apa yang salah, bukan menyalahkan.

Banyak orang bekerja keras, tapi tetap miskin. Apa yang kurang kalau begitu? Saya suka mengandaikan kemiskinan itu seperti gravitasi. Kita dan semua benda bermassa terikat oleh gaya gravitasi bumi. Kalau kita melompat ke atas, kita akan ditarik kembali ke muka bumi. Kalau kita terbang dengan pesawat, kita harus mendarat kembali.

Bisakah kita lepas dari ikatan gaya gravitasi itu? Bisa. Hanya saja, kita memerlukan energi besar. Energi itu setara dengan yang diperlukan untuk melempar benda dengan kecepatan 11,2 km/detik, atau 40.320 km/jam.

Kecepatan ini disebut escape velocity atau kecepatan kabur. Seberapa cepat itu? Rekor kecepatan tertinggi sebuah pesawat terbang hingga saat ini adalah 3.530 km per jam, jauh di bawah kecepatan kabur tadi.

Para penjelajah ruang angkasa berhasil membebaskan diri mereka dari ikatan gravitasi bumi. Dengan roket yang membawa bahan bakar sumber energi dalam jumlah besar. Sejumlah energi digunakan dalam suatu rentang waktu yang lama.

Artinya, diperlukan energi dalam jumlah besar, juga diperlukan waktu yang lama. Bila tidak cukup, apa boleh buat, kita akan kembali jatuh ke bumi.

Begitu pula dengan kerja untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Kerja keras saja tidak cukup. Kita perlu kerja keras dalam waktu yang lama, dan juga perlu strategi untuk memastikan bahwa kita tidak terjatuh kembali. Saya menyebutnya dengan rencana kabur, atau escape plan.

Berikut beberapa kunci dalam rencana kabur untuk membebaskan diri dari kemiskinan.

Pertama, pastikan kita bekerja dengan penghasilan memadai. Bekerja tanpa penghasilan memadai, seberapa keras pun, seberapa lama pun, tidak akan membebaskan kita dari kemiskinan.

Intinya, harus ada sejumlah uang dari penghasilan kita yang kita sisihkan untuk memperbesar tenaga kita dalam rangka membebaskan diri tadi.

Bagaimana kalau yang kita terima saat ini ternyata kurang? Cari pekerjaan lain. Tapi bagaimana bila tidak ada pilihan lain? Ada! Yang mengatakan tidak ada itu adalah orang yang menderita penyakit miskin pikiran. Itu yang membuat dia tidak bisa keluar dari kemiskinan.

Maaf, saya harus mengatakan ini. Saya melihat begitu banyak orang yang melakukan pekerjaan tanpa masa depan. Mereka bekerja hanya cukup untuk makan sehari-hari, bahkan kurang. Tapi mereka tidak mau berganti pekerjaan.

Kebanyakan berkata, tidak ada pilihan lain. Pilihan ada banyak, dan diambil oleh orang lain. Orang lain bisa, kenapa kita tidak?

Mau contoh nyata? Pekerjaan sebagai pak ogah, pedagang asongan, dan sejenisnya itu, bukan pekerjaan yang bisa membebaskan diri dari kemiskinan. Kalaupun bisa, diperlukan strategi yang sangat khusus, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut.

Kedua, lakukan pekerjaan dengan peningkatan penghasilan. Tanpa peningkatan, kita akan terus bekerja dalam waktu yang lama, dan sulit untuk lepas dari kemiskinan. Tapi, bagaimana caranya?

Kalau kita pedagang asongan, cobalah untuk menjual lebih banyak dari yang lain, dengan cerdik mencari tempat berjualan, atau barang yang dijual.

Tabunglah sejumlah penghasilan untuk dijadikan modal, menambah barang dagangan. Atau, gunakan itu sebagai modal untuk mempekerjakan orang lain.

Seorang tukang harus meningkatkan keterampilannya agar upahnya bertambah. Perlahan ia harus meningkatkan posisi dari tukang biasa menjadi kepala tukang, atau mandor. Kelak ia bisa meningkat jadi pemborong kecil-kecilan.

Apakah semua ini nyata? Ya, ini semua nyata. Ada banyak orang yang berhasil dengan cara seperti itu. Sayangnya lebih banyak yang bertahan, terikat erat pada zona nyaman yang sebenarnya sangat tak nyaman, yaitu kemiskinan.

Jadi, ini jawaban atas pertanyaan tadi. Kerja keras saja memang tidak cukup untuk bebas dari kemiskinan. Perlu kerja dengan peningkatan.

Itulah yang dulu dilakukan emak saya. Ayah dulu bekerja sebagai buruh tadi. Bagi Emak, itu bukan pekerjaan yang bisa membebaskan dia dari kemiskinan, karena hasilnya sedikit dan tidak ada peningkatan.

Emak mengajak Ayah pindah ke kampung baru, membuka lahan, dan membangun kebun. Punya kebun sendiri adalah langkah awal untuk membebaskan diri dari kemiskinan.

Ketiga, prihatin. Artinya, menahan diri dari kemewahan dalam bentuk apapun. Ada banyak orang yang segera ingin menikmati kemewahan saat baru saja mendapat penghasilan lebih baik dari sebelumnya.

Sebagian bahkan tidak sadar bahwa tambahan penghasilan itu sementara saja sifatnya. Mereka mengira itu kekal, lalu berfoya-foya. Saat sumbernya hilang, barulah mereka menyesal.

Sepanjang masa sekolah dulu saya nyaris tak punya baju selain seragam sekolah. Emak sengaja mengajari kami untuk menahan diri, meski sebenarnya sudah mampu membelinya.

Emak memilih memakai uangnya untuk hal-hal yang lebih berguna untuk masa depan. Demikian pula, Emak mengajari kami untuk tidak jajan dan makan di luar. Lebih baik masak sendiri kalau ingin makan enak.

Keempat, lakukan apa saja. Apa saja yang bisa menambah penghasilan, menjadikan hidup kita lebih baik. Kalau kita tidak bisa, belajar. Jangan pernah membatasi diri dengan kata tidak bisa.

Banyak orang sukses dengan cara ini. Mencoba, belajar, coba lagi, sampai berhasil. Dengan cara yang sama ia terus membesar.

Empat poin di atas mungkin belum cukup untuk membuat kita bebas dari kemiskinan. Tapi empat poin itu fundamental. Tanpa itu, kita tidak akan bisa membebaskan diri.