Belajar dari Widjojo, Arsitek Pemulihan Ekonomi Indonesia

Belajar dari Widjojo,

Arsitek Pemulihan Ekonomi Indonesia

Thee Kian Wie, Staf Ahli Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

SUMBER : SINAR HARAPAN, 27 Maret 2012

Menghadapi krisis ekonomi yang gawat dan hiperinflasi yang telah mencapai hampir 600 persen pada akhir 1965 akibat pencetakan uang yang tidak terbatas demi menutup defisit anggaran pemerintah yang menganga, Jenderal Soeharto pada awal 1966 meminta bantuan dari lima guru besar ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), yaitu Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Moh Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Mereka diminta membantunya memulihkan ekonomi Indonesia.

Kepercayaan Soeharto pada kelima ekonom FEUI ini telah muncul sewaktu beliau, bersama-sama dengan perwira-perwira tinggi Angkatan Darat lainnya, menjelang akhir pemerintahan Presiden Soekarno mendapat serangkaian kuliah tentang dasar-dasar ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lain dari kelimanya dan ahli sosiologi, Selo Soemardjan, di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung.

Kepercayaan Soeharto pada kelima ekonom FEUI ini diperkuat sewaktu mereka dan beberapa ahli sosial dan politik, atas undangan Jenderal Suwarto, Komandan Seskoad, memberikan serangkaian kuliah di Seminar Angkatan Darat Kedua pada bulan Agustus 1966, termasuk kuliah dari Prof Widjojo tentang kebijakan ekonomi dan keuangan yang tidak bijaksana.

Di situ dia mengecam kebijakan ekonomi semasa Soekarno yang mengakibatkan hiperinflasi ganas dan sangat menyengsarakan rakyat serta mengakibatkan kemerosotan ekonomi Indonesia.

Tim Teknokrat

Setelah Jenderal Soeharto berkuasa pada Maret 1966, pada September 1966 beliau mengangkat Tim Ahli dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang terdiri atas kelima guru besar ekonomi dari FEUI, yaitu Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Moh Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Tim Ahli Ekonomi tersebut dikoordinasikan oleh Mayor Jenderal Sudjono Humardani, seorang asisten pribadi (aspri) Jenderal Soeharto.

Pengangkatan Tim Ahli Ekonomi ini kemudian dikenal sebagai para teknokrat ekonomi. Sebagai seorang ekonom yang cemerlang dan dengan wibawanya yang tinggi, Profesor Widjojo memang pemimpin yang paling tepat untuk tim teknokrat ekonomi.

Lagi pula, dia sangat dipercayai Soeharto karena tidak mempunyai agenda politik terselubung, artinya tujuan beliau hanya untuk membantu pemerintah memulihkan ekonomi yang terpuruk.

Berkat peran teknokrat ekonomi, khususnya Pofesor Widjojo, Indonesia pada akhir 1960-an mereintegrasikan diri dengan ekonomi dunia.

Meskipun Indonesia sejak zaman kolonial Belanda awal abad ke-19 merupakan ekonomi terbuka, kebijakan ekonomi selama tahun-tahun terakhir pemerintahan Presiden Soekarno bisa dicirikan sebagai “kebijakan yang melepaskan diri dari kaitan dengan ekonomi dunia” (delinking policies).

Akan tetapi, Soeharto sejak awal menyadari bahwa kebijakan ekonomi anti-Barat atau antikapitalis bukan saja merupakan ciri dari tahun-tahun terakhir pemerintahan Soekarno, tetapi juga merupakan masalah pokok mengapa ekonomi Indonesia terpuruk.

Oleh karena itu, sejak awal pemerintahannya, diambil langkah untuk mereintegrasikan ekonomi Indonesia dengan ekonomi dunia. Malahan langkah ini merupakan salah satu landasan pokok dari kebijakan ekonomi selama tiga dasawarsa pemerintahan Soeharto.

Oleh karenanya, sejak awal pemerintahan Soeharto, berbagai rintangan terhadap perdagangan internasional dan investasi asing langsung lambat laun dikurangi, khususnya setelah era boom minyak bumi berakhir pada 1982. Dalam menempuh kebijakan tersebut, pemerintahan Soeharto menghadapi beberapa risiko politik karena nasionalisme ekonomi bangsa Indonesia yang tinggi.

Sebabnya adalah bahwa beberapa unsur pokok dari kebijakan ekonomi yang ditempuh para teknokrat ekonomi, khususnya liberalisasi perdagangan internasional dan investasi asing, ditentang cukup banyak kalangan masyarakat Indonesia, khususnya pemimpin-pemimpin politik dan cendekiawan-cendekiawan. Kecurigaan terhadap sektor swasta, khususnya swasta asing, memang telah timbul sejak zaman kolonial Belanda.

Peran Profesor Widjojo sebagai pemimpin kelima teknokrat ekonomi sangat menentukan selama kurun waktu 1966-1996, sewaktu beliau berperan besar dalam stabilisasi makroekonomi, khususnya dalam menurunkan hiperinflasi, dan rehabilitasi prasarana fisik yang rusak karena kurangnya pemeliharaan. Upaya menanggulangi hiperinflasi sangat berhasil, sehingga laju inflasi berhasil diturunkan dari hampir 600 persen pada 1965 menjadi 9 persen pada 1970.

Kemiskinan Berkurang

Sesudah berakhirnya boom minyak bumi pada 1982, Profesor Widjojo dan para teknokrat ekonomi lainnya juga memegang peran menentukan dalam mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia pada ekspor minyak bumi dan gas alam, dan melalui program deregulasi berhasil mendorong pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia, khususnya ekspor hasil-hasil industri manufaktur.

Dengan dukungan penuh dari Presiden Soeharto, para teknokrat ekonomi di bawah pimpinan Profesor Widjojo, pada akhir 1960-an menyusun rencana multi-tahun yang dibagi dalam tiga tahap, stabilisasi makroekonomi, rehabilitasi prasarana fisik, dan setelah kedua tahap pertama dilalui dengan baik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Kebijakan pembangunan ekonomi berhasil dengan baik, karena selama tiga dasawarsa pemerintahan Soeharto, ekonomi Indonesia berhasil bertumbuh dengan rata-rata 7 persen setahun, suatu kinerja yang hingga kini belum dapat dicapai oleh berbagai pemerintah pascareformasi.

Di samping itu, selama tiga dasawarsa ini angka kemiskinan dapat dikurangi dari 40 persen dari penduduk Indonesia pada 1976 menjadi 11 persen pada 1996.

Profesor Widjojo, yang sangat piawai dalam ilmu ekonomi dan ilmu demografi, berhasil meyakinkan Presiden Soeharto tentang pentingnya melaksanakan program keluarga berencana. Berkat program keluarga berencana ini, angka fertilitas di Indonesia menurun dengan pesat.

Dengan dukungan penuh Presiden Soeharto, Widjojo mendorong kenaikan produksi beras yang pesat dan dalam implementasi kebijakan stabilisasi harga beras. Kedua unsur kebijakan tersebut sangat penting dalam memangkas angka kemiskinan.

Widjojo dan Emil Salim di Bappenas juga sangat berperan dalam menekankan peran sektor pertanian dalam Repelita Pertama, suatu ciri yang pada waktu itu langka di negara-negara berkembang. ●