Selasa, 29 Januari 2013

Imigrasi Zero Korupsi


Imigrasi Zero Korupsi
Denny Indrayana ;  Wakil Menteri Hukum dan HAM,
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
SINDO, 29 Januari 2013



Minggu lalu staf saya investigasi ke Jawa Timur untuk melihat pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan. Di salah satu tempat dia bertemu bapak tua, seorang penarik becak. Sang bapak bercerita sering mendengar kami sidak dan mengapresiasinya. Dia tidak tahu sedang berbicara dengan staf kami. 

Dia sempat kaget ketika kemudian ada yang mengenal dan menginformasikan bahwa yang sedang diajaknya bicara adalah seorang staf Kemenkumham. Sang bapak kemudian bercerita dan mengucapkan terima kasih karena anaknya telah diterima menjadi CPNS Kemenkumham.“ Sampaikan salam hormat saya kepada Pak Menteri. Kami hanya bisa berdoa agar beliau sehat dan dapat terus melaksanakan tugasnya.

”Terpancar binar bahagia di wajahnya. Kebahagiaan penarik becak yang anaknya bisa diterima mengabdi di Kemenkumham, tanpa sogokan sepeserpun. Hal yang dulu tidak terbayangkan olehnya bisa terjadi dan menjadi kenyataan. Pembenahan rekrutmen sumber daya manusia dan sistem yang antikorupsi memang menjadi salah satu fokus kerja kami.Tidak terkecuali di imigrasi yang pada Sabtu, 26 Januari 2013, merayakan hari jadi ke-63. Di usia yang sudah uzur tersebut, imigrasi tentu telah banyak berkiprah dalam perjalanan panjang kehidupan kebangsaan. 

Banyak yang sudah didarmabaktikan meskipun tentu tidak sedikit pula catatan kritis yang harus diberikan. Pembenahan telah banyak dilakukan,namun terus perlu dilakukan evaluasi dan inovasi tanpa henti.Kemarin, Senin, saya melihat langsung di Bandara Soekarno-Hatta telah dipasang mesin autogate yang membantu pemeriksaan dokumen keimigrasian. Tentu saja, mesin demikian akan membantu proses pemeriksaan lebih cepat, mengurangi interaksi dengan petugas, dan akhirnya menutup peluang pungli. 

Di luar sistem autogate, jajaran keimigrasian sedang menyiapkan sistem pembuatan paspor yang selesai dalam jangka waktu satu hari. Memang lebih lambat dari Malaysia yang bisa selesai dalam hitungan jam, tapi jauh lebih cepat daripada Singapura, Australia, atau bahkan negara-negara Eropa yang selesai dalam hitungan mingguan. Pertimbangan keamanan menyebabkan paspor tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat.

Meskipun demikian,demi memberikan jaminan kepuasan kepada publik, imigrasi terus melakukan evaluasi dan memutuskan uji coba penyelesaian paspor satu hari di kantor Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Dengan pelayanan yang supercepat tersebut, potensi penyimpangan dan pungli yang masih terjadi semakin diminimalkan. 

Saat ini tidak kami pungkiri,masih ada pelayanan kantor imigrasi yang disesaki dengan praktik percaloan yang akhirnya berujung pungli. Praktik merusak itu sudah harus diakhiri dan tidak boleh lagi terjadi. Sebenarnya saat ini pun pelayanan imigrasi sudah lebih baik dari masa dahulu. Jaminan paspor selesai dalam waktu empat hari setelah proses foto dan wawancara telah dapat dilaksanakan di mayoritas kantor imigrasi. 

Di beberapa kota besar jaminan layanan tersebut menyebabkan antrean yang panjang karena pemohon paspor yang semakin banyak hingga jumlah ratusan. Antrean yang panjang dan lama itulah yang kemudian membuka peluang percaloan dan pungli bagi yang ingin memotong kompas dan mempercepat proses. Tiga minggu lalu kami terpaksa memberhentikan salah satu kepala kantor imigrasi karena terbukti masih menerima setoran puluhan juta rupiah dari biro jasa. 

Pelayanan keimigrasian oleh biro jasa sebenarnya boleh, tapi dilarang merusak sistem antrean, apalagi berujung pungli. Dua minggu lalu saya turun ke Batam, mengecek pelayanan imigrasi di sana. Sengaja tanpa pemberitahuan, saya menuju Kantor Imigrasi Batam dengan menggunakan taksi dan sempat melihat situasi di sana selama satu jam tanpa ada yang mengetahui. 

Kondisinya sangat memprihatinkan. Kami menemukan banyak biro jasa yang berpraktik calo dan menawarkan penyelesaian dalam waktu kilat, tentu dengan harga lebih mahal, sehingga patut diduga berkolusi dengan oknum petugas keimigrasian. Segera kami perintahkan kepala Kantor Imigrasi Batam untuk mengambil langkah-langkah penertiban. Saya dengar, saat ini biro jasa yang berpraktik calo sudah tidak boleh lagi beroperasi di sana. 

Hal berbeda saya lihat seminggu lalu di Bandung. Sambil mengecek persiapan Lapas Sukamiskin menerima napinapi tindak pidana korupsi, kami menyempatkan diri mampir di Kantor Imigrasi Bandung. Saya mencoba langsung menelepon biro jasa berpura- pura bertanya pelayanan paspor satu hari jadi.Sang biro jasa menjawab, tidak bisa membantu. 

Staf saya yang lebih dahulu melakukan investigasi bertanya kepada para pemohon dan mendapatkan tujuh tanggapan kepuasan dari delapan orang yang ditanya. Saya sendiri bertanya kepada semua pemohon yang mengambil paspor dan semua mengatakan puas membayar biaya resmi Rp255.000 serta tidak menemukan calo.Terima kasih dan selamat kepada Kantor Imigrasi Bandung dan jajarannya. 

Hal kecil, namun mengganggu yang kami temukan di Bandung adalah masih dijualnya map dengan harga jauh di atas rata-rata. Hal ini memang jamak dilakukan di kantorkantor imigrasi. Atas kondisi itu, dirjen imigrasi sudah kami perintahkan untuk tidak memperkenankan koperasi melakukan penjualan yang dapat dimaknai sebagai tambahan komponen biaya dan akhirnya pungli. 

Dirjen imigrasi sudah mengirimkan surat edaran agar biaya pembelian map dibebankan kepada anggaran masing-masing kantor imigrasi. Pola turun langsung melakukan pengecekan atau sidak memang cara efektif untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan.Namun, pengawasan kami tentu tidak bisa terusmenerus. 

Untuk itu, kami meminta dukungan masyarakat, jika masih menemukan pungli, silakan langsung menyampaikan pengaduan ke nomor pengaduan di 0817 000 3489 dan 0813 9200 3339. Pengaduan dapat juga disampaikan secara online di situs www.imigrasi. go.id. Jika ingin langsung menyampaikan kepada saya, bisa melalui akun Twitter @dennyindrayana.Kami pastikan setiap pengaduan pasti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. 

Dukungan masyarakat juga dapat dilakukan dengan menolak tawaran bantuan dari para calo imigrasi. Kami tentu akan terus melakukan evaluasi business process pelayanan agar lebih cepat dan efektif. Kami mengimbau masyarakat juga menolak pelayanan yang memarakkan pungli. Meskipun nilainya kecil, pungli pada dasarnya korupsi. Untuk menjamin pelayanan prima bebas pungli, kami tentu juga meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) di kementerian, termasuk imigrasi.

Tahun lalu penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil) Kemenkumham sudah kami buktikan lebih bersih, tanpa pungli, tanpa titipan. Memang masih ada kejadian. Salah satunya ada oknum Kemenkumham di Lampung yang menipu dan menerima uang lebih dari Rp1 miliar, tapi yang bersangkutan sudah kami pastikan dipecat dan proses hukum pidananya harus berjalan. 

Kembali ke awal tulisan, pesan apresiasi yang disampaikan bapak penarik becak,kami terima dari banyak pihak terkait proses seleksi CPNS di Kemenkumham yang lebih bersih. Kepada mereka semua, kami pastikan, Kemenkumham ke depan insya Allah akan terus lebih baik. Dengan pelayanan prima, tanpa pungli, tanpa korupsi. 

Khususnya bagi imigrasi yang baru saja berhari jadi, tekad kami bulat, imigrasi antipungli, antikorupsi. Semuanya teruntuk bagi Indonesia yang lebih baik. Keep on fighting for the better Indonesia. ●


Tidak ada komentar:

Posting Komentar