Gejolak Harga

Gejolak Harga Aviliani ;  Sekretaris Komite Ekonomi Nasional

SUARA KARYA, 27 Juni 2013

Pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diputuskan mulai berlaku pada 22 Juni 2013, banyak hal yang harus dilakukan bagi kondisi perekonomian nasional, terutama terkait dengan kestabilan harga-harga barang kebutuhan di masyarakat. Tak bisa dimungkiri, saat ini harga pangan, misalnya, cenderung liar dan tidak terkendali. Padahal sebenarnya, apabila cara penanganannya bisa sama dalam persepsi, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, harga pangan akan bisa dikendalikan.

Pemerintah daerah dalam hal ini bisa menjadi kunci keberhasilan dalam menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat. Ada yang mengatur dan mengawasi distribusi ke pemasok, reseller, dan seterusnya. Karena, permainan harga di tingkat itu sangat mudah dilakukan. Bagaimanapun, pengendalian harga di tingkat pemda menjadi keharusan. Namun, juga tanpa harus melepaskan peran pemerintah pusat.

Pemerintah pusat sudah pasti harus menjamin dua hal penting. Pertama, nilai tukar rupiah harus dijaga kestabilannya. Karena, rupiah yang melemah sudah pasti dapat memberikan kontribusi pada perubahan harga.

Kedua, pemerintah harus menjamin ketersediaan pasokan barang-barang, khususnya barang kebutuhan masyarakat. Harus dihindari melakukan impor. Impor baru boleh dilakukan setelah ada lonjakan harga dan kelangkaan barang. Yang terpenting, melakukan langkah-langkah antisipatif, jangan sampai terlambat bergerak, sehingga membuat harga terus bergerak liar. Terlebih, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadhan, yang seperti biasanya akan memberikan tekanan pada inflasi karena tingginya permintaan.

Satu hal yang harus digarisbawahi, jangan terbuai dengan adanya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Ingat, bantuan tunai dari pemerintah itu diberikan hanya untuk 4 bulan ke depan, dengan besaran yang sudah pasti sebenarnya jauh dari cukup.

Setelah lewat empat bulan, jika pemerintah tidak segera mengalihkan dana subsidi BBM ke proyek-proyek padat karya, maka bukan tidak mungkin jumlah orang miskin akan bertambah. Dalam hal ini, pemerintah bisa mencanangkan program padat karya dengan memulainya dari pedesaan. Antara lain, dengan membuat proyek pembangunan infrastruktur di desa yang melibatkan penduduk sebagai pekerjanya. Sudah barang tentu, penduduk yang terlibat itu akan mendapatkan imbalan. Proyek-proyek macam itu akan memberikan efek domino yang baik untuk mengatasi kemiskinan.

Pascapenaikan harga BBM bersubsidi, jika pemerintah bisa berdisiplin dalam menjaga hal-hal di atas, bisa diyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga. Dengan langkah-langkah pasti, maka target pertumbuhan ekonomi 6 persen masih akan tercapai. Masih ada peluang investasi besar di negara ini.

Ada peluang hampir 2.500 triliun investasi di Indonesia. Tentu saja investor akan datang jika melihat ekonomi kita masih menjanjikan dan pemerintah bisa menjaga pertumbuhannya. Kita harus membuktikan bahwa ketakutan investor akan kondisi ekonomi pascapenaikan harga BBM tidak menjadi kenyataan. ●