Seni Diplomasi Asap

Seni Diplomasi Asap Agussalim ;    Kandidat Doktor International Studies di Universiti Utara Malaysia, Dosen Hubungan Internasional FISIP UPN Veteran Yogyakarta

SUARA MERDEKA, 26 Juni 2013

BEBERAPA hari ini publik ramai memperbincangkan asap kiriman dari Sumatera ke negeri tetangga, Singapura. Bahkan tingkat polusi udara di Negeri Singa itu telah mencapai angka tertinggi: 400 PSI. Pollutant standards index (PSI) pada angka 101-200 sudah mengindikasikan kualitas udara tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, dan lebih dari itu berarti berbahaya. Angka itu merupakan ’’rekor’’ tertingi dalam 16 tahun terakhir.

Soal kabut asap, protes keras dari warga dan pemerintah Singapura terhadap Indonesia tak bisa dihindari, terutama menyangkut keselamatan dan kesehatan publik. Efek turunannya, rakyat Singapura marah, menuding kebijakan politik luar negeri pemerintah mereka terlalu lembek terhadap Indonesia. Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, NEA, menyebutkan setidak-tidaknya ada 138 titik api terdeteksi di wilayah Sumatera, dan diperkirakan bertambah.

NEA mengeluarkan peringatan bagi warga, terutama anak-anak dan kaum lanjut usia untuk menghindari kegiatan di luar ruangan. Menteri Lingkungan Hidup Dr Vibian Balakrishnan mengatakan Indonesia merepotkan Singapura tiap tahun, kebakaran itu bukan semata-mata disebabkan pembukaan lahan secara tradisonal melainkan sudah berskala massal demi kepentingan industri dan komersial.

Menteri Luar Negeri K Shanmugam pun menyindir secara diplomatis, dengan langsung menelepon Marty K Natalegawa, ikut merasa prihatin atas situasi kabut asap yang bertambah parah. Dia mempertegas komitmen pemerintah Singapura untuk membantu Indonesia memerangi kebakaran hutan di Sumatera.

Respons positif Indonesia atas protes dan sikap keprihatinan tersebut tentu saja sangat diharapkan Singapura. Namun sikap yang diekspresikan Indonesia tak seperti diharapkan, terutama penyelesaian jangka panjang.

Rumus Politik

Dalam rumus politik luar negeri, minimal ada dua strategi yang dimunculkan negara ’’besar’’ dalam menyikapi tuntutan negara ìkecilî. Pertama; menggunakan strategi konfrontatif, dan kedua mengambil sikap memimpin. Strategi konfrontatif suatu negara akan mempertajam isu-isu yang mengandung konflik kepentingan terhadap lawannya dan memaksa negara lawan memodifikasi posisinya melalui pengakuan terhadap superioritas negara tersebut.

Dalam konteks rumus politik konfrontatif dapat dibaca dari pernyataan Menko Kesra Agung Laksono yang menyebut protes Singapura sebagai kekanak-kanakan dan membuat keributan yang tak ada gunanya. Demikian pula ungkapan Kemenlu RI yang menyatakan tidak ada kata maaf soal kabut asap karena kasus ini bukan kesengajaan pemerintah.

Bahkan pemerintah Indonesia, seperti disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, tegas menolak tawaran bantuan dari Singapura dan menganggap potensi nasional cukup memadai untuk mengatasi masalah kebakaran hutan di Sumatera. Sederet ungkapan tersebut dapat dikategorikan bentuk reaksi konfrontatif.

Langkah lembut tentu saja dengan mengedapankan strategi kedua, yakni leadership, yang memprioritaskan cara persuasif dan tawar-menawar ketimbang lewat kekerasan. Tentu negara yang merasa superior akan mengambil langkah inisiatif, bukan dengan cara solusi yang disodorkan negara lawan. Itulah salah satu penjelas mengapa tawaran bantuan Singapura ditolak oleh Indonesia.

Pendekatan persuasif Indonesia harus kembali ke ASEAN way, pemecahan konflik dengan mengutamakan solidaritas, komitmen, dan kesepakatan antarnegara anggota ASEAN dan menghindari sikap serta pernyataan saling menyalahkan dalam mengatasi masalah kemerebakan kabut asap dari kebakaran hutan di Sumatera.

Pilihan ini selaras dengan pandangan pengamat hubungan internasional, yang juga Direktur Eksekutif ASEAN Foundation, Makarim Wibisono yang mengingatkan bahwa Perhimpunan Bangsa  Asia Tenggara (ASEAN) secara historis memiliki kesepakatan yang mengedepankan komitmen dialog, serta menghindari segala retorika dan tindakan yang terkesan provokatif dalam mengatasi segala macam konflik antarnegara anggota. SBY pun sudah meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia, dalam jumpa pers di kantor kepresidenan (SM, 25/6/13).

Singapura sebenarnya hanya ingin persoalan asap itu cepat selesai. Pemerintah negara itu tidak terlalu tertarik berpolemik dalam menanggapi ungkapan sinis Indonesia atas protes mereka. Hal ini sudah diperlihatkan oleh PM Lee Hsien Loong yang memilih fokus menyelesaikan masalah kabut asap dan meyakinkan warganya bahwa negara menjamin keselamatan mereka, ketimbang melakukan diplomasi megafon yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Tentu akan menjadi langkah bijak bagi pemerintah Indonesia untuk membuktikan langkah konkret secara cepat dalam mengatasi masalah, ketimbang berdebat melalui sejumlah kritik keras yang tidak konstruktif. ●