Independensi BPS

Independensi BPS Suryamin  ;    Kepala BPS SUARA KARYA, 26 September 2013

Bertepatan dengan Hari Statistik, 26 September ini, harus diakui bahwa masyarakat masih mempunyai berbagai pendapat mengenai Badan Pusat Statistik (BPS), terutama menyangkut validitas data yang disajikan. Masyarakat yang belum memahami BPS dimungkinkan karena kegiatan BPS belum tersosialisasi secara lebih luas, baik menyangkut metode maupun teknik pengumpulan data, ataupun pemahaman tentang konsep-konsep yang digunakan.

Terkait dengan kekeliruan yang mungkin terjadi, terutama dalam BPS menjalankan tugas pengumpulan data, bisa pada tiga hal. Pertama, kekeliruan cakupun atau lingkup (covered error), bisa terjadi kekurangan atau kelebihan. Misalnya, seorang responden didata sampai dua kali atau malah terlewatkan. Masalah ini diminimalisasi dengan blok sensus, yaitu satuan terkecil wilayah sensus yang dilakukan biasanya di bawah desa. Dengan memperkecil wilayah cakupan, akan memperkecil kemungkinan kekeliruan.

Kedua, non-response error, yakni kalau rumah tangga tidak memberikan data yang ditunggu. Ini bisa menjadi kendala, seperti orangnya tidak bisa bertemu, tetapi tetap dilakukan supaya kuesioner tidak kosong. Dan, ketiga, response error, yakni walau responden sudah memberikan jawaban, tetapi jawaban itu bisa saja bohong. Untuk mengatasinya dilakukan pendalaman dan dicek informasi yang diberikannya. Misalnya, dikatakan responden memiliki 3 ekor sapi, tetapi informasinya itu harus dilihat kebenarannya dengan cara mengeceknya.

Validitas dan akurasi data BPS sebenarnya sudah harus teruji. Data BPS dibangun dengan metode dan proses yang memenuhi kaidah-kaidah statistik. Terhadap data ini, tidak ada tekanan dari pihak tertentu atau pihak yang memaksakan kehendak karena statistik dilaksanakan secara independen. Proses di lapangan dilakukan dengan wawancara, pengolahan data, untuk disajikan sebagai data statistik. Data yang didapat dari lapangan itu merupakan potret pada waktu tersebut apa adanya.

Oleh karena itu, BPS cukup puas dengan data yang disajikan karena digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari anak sekolah, perguruan tinggi, peneliti hingga eksekutif dan legislatif. BPS juga memberikan data per kurun tertentu seperti data hasil pemantauan harga, yang dimungkinkan karena setiap minggu BPS memantau inflasi.

Namun, diakui pula bahwa perkembangan dunia yang makin kompleks membuat bertambahnya tingkat kesulitan BPS melakukan pendataan, apalagi sekarang ada kecenderungan pada era kebebasan orang bisa menolak untuk diwawancara. Itu pernah dialami orang asing yang menolak, tetapi akhirnya bersedia diwawancara petugas BPS setelah diberi tahu bahwa undang-undang mewajibkan setiap orang memberikan informasi mengenai data yang diminta BPS. Orang boleh menolak diwawancara kepada pihak lain, tetapi tidak bisa kepada BPS karena data BPS untuk kepentingan umum dan dijamin kerahasiaannya.

Ternyata pengguna data BPS meningkat, baik melalui internet maupun perpustakaan BPS. Sampai dengan Agustus 2013, akses yang dilakukan pengguna data lewat internet BPS pusat, Jakarta, saja jumlah pengunjung mencapai 1,2 juta terdiri dari dalam dan luar negeri. Sementara pengguna data langsung ke perpustakaan untuk difotokopi, jumlahnya sudah puluhan ribu. ●