Api Optimisme di Penghujung Tahun 2013 A Tomy Trinugroho  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  28 Desember 2013

  

TAHUN 2013 tinggal hitungan hari. Tak lama lagi, bangsa Indonesia menginjakkan kaki di tahun 2014 yang sangat penting karena digelar dua perhelatan besar: pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif. Jika semua berjalan sesuai dengan rencana, Indonesia pun akan memiliki pemerintahan baru pada 10 bulan yang akan datang. Lantas, bagaimana pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melihat tahun 2013 yang sebentar lagi berakhir? Pencapaian apa saja yang menurut mereka memberi kontribusi cukup penting dalam konteks kerja besar membangun demokrasi sejati di Indonesia. ”Pada tahun 2013, kami agak lega karena kondisinya lebih baik, terutama dalam hal konflik sosial. Jumlah konflik sosial menurun drastis dibandingkan dengan tahun 2012,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, Jumat (27/12), di Bina Graha. Menurut dia, berkurangnya jumlah konflik sosial berkaitan erat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Lewat inpres ini, aparat sipil di daerah dan masyarakat sipil di daerah dituntut untuk bersikap aktif mencegah terjadinya konflik. Penanganan konflik sosial pun dipaksa untuk tidak boleh lagi dilihat oleh semua pemangku kepentingan hanya melulu sebagai kegiatan ”pemadaman kebakaran”. Ketika membuka rapat kabinet bidang politik, hukum, dan keamanan di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Januari 2013, Yudhoyono mengakui bahwa kondisi keamanan pada tahun 2012 tidak menggembirakan. Aksi kekerasan, konflik komunal, dan benturan horizontal terjadi di sejumlah tempat. Akibatnya, ada penilaian bahwa negara melakukan pembiaran. Tidak lama kemudian, pemerintah mengeluarkan Inpres No 2/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Lewat inpres ini, dibentuk tim di tingkat daerah hingga pusat untuk mengantisipasi potensi konflik. Inpres No 2/2013 memberikan kesempatan bagi daerah untuk membuat pemetaan potensi konflik yang khas di daerah mereka, termasuk merumuskan metode penyelesaian ketegangan dengan tokoh masyarakat. Semuanya di bawah supervisi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Demokrasi naik kelas Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyatakan bahwa tidak mudah menciptakan kondisi yang memungkinkan keberagaman yang begitu kompleks hidup berdampingan secara baik. Keberhasilan menciptakan kondisi itu merupakan sumbangan besar bagi kerja raksasa membangun demokrasi yang mapan di Tanah Air. Akan tetapi, bagaimanapun, diakui ada beberapa persoalan yang tersisa terkait dengan isu keragaman. Daniel menyebut persoalan tersebut adalah masalah Syiah di Madura serta GKI Yasmin, Bogor. Di sisi lain, Daniel melihat tetap ada kemajuan bagi penyelesaian kedua isu tersebut yang terjadi, antara lain berkat arahan tegas dari Presiden bahwa semua orang harus bisa dengan bebas menjalankan ibadah. ”Demokrasi kita berhasil mengelola kemajemukan. Kita telah mendorong demokrasi agar tumbuh dan matang. Presiden mendorong kebebasan diimbangi etika dan rule of law. Demokrasi kita pun bisa naik kelas setiap tahun,” ujar Daniel. Kondisi ekonomi yang stabil dan cukup positif juga memberikan kontribusi besar bagi tercapainya demokrasi yang maju. Menurut Daniel, capaian ekonomi Indonesia cukup menggembirakan. Kepemimpinan Yudhoyono mengantarkan kebijakan fiskal dan moneter Indonesia berjalan dengan baik dan tepat. Ekonomi Indonesia pun bisa tumbuh dengan cukup bagus dan stabil walau terjadi ketidakmenentuan di tingkat global. Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal November lalu mengumumkan, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2013 mencapai 5,62 persen, atau tumbuh 2,96 persen dibandingkan dengan kuartal II-2013. Secara kumulatif, pada Januari-September 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,83 persen. Pemerintah juga tetap memandang perlu menerapkan kebijakan khusus guna membantu masyarakat miskin. Pemerintah antara lain mengeluarkan kebijakan beras untuk masyarakat miskin (raskin), program keluarga harapan (pemberian bantuan dana kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah/ibu hamil), dan beasiswa bagi siswa miskin. Jalannya ekonomi tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar yang bebas. Dari sisi penegakan hukum, Julian menuturkan bahwa komitmen pemerintah juga sangat kuat. Tidak ada upaya pemerintah untuk menutupi kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah. Tidak pernah pula Presiden melakukan intervensi terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara umum, menurut Julian, yang dilakukan pemerintah sepanjang 2013 adalah upaya membangun demokrasi yang matang. Tahun 2013, menurut Daniel, telah memberikan fondasi yang baik dan memadai demi terbangunnya demokrasi yang semakin baik lagi. ●