Era Bupati Garin Nugroho  ;   Sutradara Film, Kolumnis “Udar Rasa” Kompas

KOMPAS,  29 Desember 2013

  

Menyusuri hutan primer di Murung Raya, Kalimantan Tengah, bersama Stig Traavig—Duta Besar Norwegia—dan Perdie M Yospeh—Bupati Murung Raya—sungguh mengasyikkan. Perjalanan itu mengingatkan pada tulisan novelis Joseph Conrad yang mulai memperkenalkan kata Borneo kepada pembaca dunia seputar tahun 1895. Yang menakjubkan dari hutan Kalimantan yang terkenal sebagi paru-paru dunia tidak saja kekayaan spesiesnya, tetapi juga tingkat endemisnya, yakni 34 persen dari kekayaan itu hanya hidup di pulau ini. Selepas menyusuri hutan, saya mencoba kembali melihat catatan harian perjalanan saya pascareformasi di berbagai wilayah Indonesia, dari Papua, Sumatera, Morotai, hingga Sumba dan berbagai belahan pulau lainnya. Catatan perjalanan menunjukkan bahwa pada puncak ingar-bingar politik 1998-2000 justru Indonesia mengalami laju puncak tertinggi kerusakan hutan, yaitu 3,8 juta hektar per tahun. Bandingkan dengan rata-rata kerusakan hutan tahun 1985 hingga 1997 yang mencapai 2 juta hektar per tahun. Bupati Perdie dalam dialog dengan Duta Besar Norwegia mengungkapkan, laju kerusakan hutan tahun 2000-2009 mencapai rata-rata 1,17 juta hektar per tahun. Oleh karena itu, permasalahan penyelamatan hutan, iklim global, dan kesejahteraan masyarakat lokal menjadi tantangan tersendiri. ”Kita memerlukan pemimpin daerah yang antusias mengingat bahwa wilayah lokal dipenuhi masalah global.” Inilah cuplikan pendek sambutan Duta Besar melihat antusias masyarakat berkait upaya perlindungan hutan dan iklim global lewat kerja di Murung Raya. Cuplikan pendek ini mengisyaratkan bahwa desentralisasi membawa tuntutan kapasitas kerja bupati-bupati dalam dialog lokal, nasional, dan global dalam beragam kepentingannya. Catatan di atas juga mengajarkan bahwa era 1998-2000 yang dipenuhi percepatan politik di berbagai bidang justru menjadi puncak deforestasi hutan. Artinya, euforia politik menjadikan politik hanya untuk politik itu sendiri, maka ketika politikus bersibuk diri dalam euforia demokrasi penuh impian kebebasan, kita justru menutup mata pada perilaku penjarahan dan pembalakan serta perambahan kawasan hutan tanpa izin ataupun penyalahgunaan fungsi hutan. Catatan harian saya mencatat, suatu langkah fenomena sejarah yang penting, tanggal 1 April 2005 pilkada langsung mulai digelar di sejumlah wilayah Indonesia yang memiliki 34 provinsi serta lebih dari 500 kabupaten dan kota. Komisi Pemilihan Umum dipaksa menggelar lebih dari 100 pemilihan setiap tahun, bahkan tahun 2013 terdapat 146 pilkada. Bisa diduga, penduduk Indonesia di berbagai wilayah nyaris lima kali setahun terlibat pemilihan pemimpin politik, baik presiden, gubernur, legislatif, hingga bupati dan walikota. Namun, di sisi lain, catatan harian saya mencatat, tidak lebih lima tahun kemudian berbagai survei menunjukkan pasca-2010 kepopuleran partai hingga DPR mengalami kemerosotan yang tajam. Sebuah situasi jenuh politik muncul, bahkan bisa disebut kepenatan berpolitik akibat politik ingar-bingar yang abai pada pelayanan rakyat serta dipenuhi beragam konflik serta skandal. Yang lahir kemudian adalah sebuah diaspora kerinduan ketokohan lokal yang memecahkan masalah rakyat, suka atau tidak suka, bisa kita sebut sebagai diaspora Jokowi. Sambil bersibuk makan ikan patin di warung sudut Murung Raya, saya membuka kembali beberapa tulisan saya di kolom ini berkait sumber daya alam negeri, melahirkan kesimpulan sekaligus pertanyaan: Bukankah kemenangan sejarah diplomasi politik global negeri ini lebih pada kekuatan sumber daya alam? Bukankah keselamatan ekonomi kita lebih pada sumber daya alam kita yang terletak di kabupaten-kabupaten? Saatnya diaspora Jokowi melahirkan bupati-bupati antusias dan terampil memecahkan masalah lokal yang kini senantiasa berdimensi global. Era 2014 agaknya menjadi era bupati, sebuah moto baru perlu kita sodorkan: ”kabupaten-kabupaten yang sejahtera, Indonesia yang sejahtera”. ●