Menyedihkan, 100 Hari Jokowi-JK Teuku Kemal Fasya  ;   Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh, Banda Aceh

SINAR HARAPAN, 26 Januari 2015

                                                                                                                                     

                                                

Sangat disayangkan mendengar pidato Joko Widodo (Jokowi) pada perayaan Natal di Papua, 27 Desember tahun lalu. Ungkapannya atas kasus pembantaian lima warga, empat di antaranya pelajar SMA, pada 8 Desember 2014 terkesan basa-basi, dingin, dan tanpa empati yang tepat. Bagaimana tidak, ia hanya menggunakan kalimat retoris yang mengharapkan tidak terjadi lagi kasus serupa di Papua. Tidak muncul kata-kata keprihatinan mendalam pada peringatan hari hak asasi manusia (HAM) sedunia, 10 Desember lalu. Pernyataannya di Papua hanya eufemisme yang ingin melarikan diri secepat-sepatnya untuk tidak mengutuk tindakan yang bisa semakin menyakiti hati Papua; pemilihnya terbesar pada pilpres lalu. Ia tak menggunakan kalimat kecaman atas perilaku aparat keamanan yang telah bertindak brutal itu, kecuali agar kasus itu segera diusut. Secara umum, pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sudah menunjukkan sinyal tidak akan meminta maaf untuk kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Rentetan Pengabaian Demikian pula kasus GKI Yasmin, Bogor, yang kembali gagal melaksanakan ibadah Natal 25 Desember tahun lalu. Upaya mereka untuk beribadah diganggu dan dilecehkan komunitas intoleran. Kasus ini juga tidak dibela Wali Kota Bogor yang baru, Bima Arya Sugiarto. Aksi keprihatinan yang dilakukan di depan istana seperti serbet tertiup angin: hilang dan lecek tergilas debu jalanan. Aksi jemaat GKI Yasmin ke-82 kali di depan istana pada Minggu (19/1), berharap Jokowi menemui mereka, bertepuk sebelah tangan. Bukan hanya GKI Yasmin, pengabaian atas keyakinan minoritas juga terjadi di banyak tempat. Di Langsa, Aceh, jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) dilarang melakukan misa pada Natal lalu karena tidak ada izin dari Wali Kota Langsa. Demikian pula kasus intimidasi dan kata-kata kebencian yang diterima jemaah Ahmadiyah, Syiah, komunitas penghayat, dan agama lokal. Harapan Jokowi akan membawa aura pluralisme lebih sehat, belum terbukti. Lihat juga perasaan keluarga korban pelanggaran HAM yang terabaikan begitu lama, membatu bersama waktu. Para keluarga korban Semanggi, penghilangan paksa, dan kasus HAM lainnya yang tergabung aksi kamisan, tidak jua dikunjungi Jokowi sampai detik ini. Tanggal 22 Januari lalu menjadi aksi ke-382, tepat delapan tahun sudah mereka menatap Istana, panas dan hujan. Mereka tidak pernah absen kecuali pada hari libur nasional, untuk terus melakukan aksi sunyi. Raut muka Maria Katarina Sumarsih, ibunda Benardinus Realino Norma Irawan (Wawan), masih sama: memendam harapan negara memayungi keadilan bagi anaknya yang menjadi korban tragedi Semanggi I, 11-13 November 1998. Sosok tua beruban itu tak pernah dendam. Ia tidak pernah menggunakan kata-kata sarkartis, bahkan ketika Jokowi tak juga menyapanya. Kata-kata Lumpuh Kembali saya membuka-buka dokumen Visi-Misi Jokowi-JK pada masa kampanye pilpres. Dokumen itu dipublikasi pada Mei 2014, dua bulan sebelum pilpres. Kalimat-kalimat di situ bersinar dengan indahnya. Puisi-prosa menyihir ratusan ribu relawan yang bekerja dengan penuh dedikasi, tanpa dibayar. Saya pribadi begitu antusias memenangkan pasangan ini, dengan risiko dianggap partisan. Risiko diterjang demi Indonesia yang lebih baik. Saat itu lautan relawan memandang inilah pemimpin yang berani membuat lompatan jauh ke depan bagi bangsa ini. Sayangnya, kata-kata itu lumpuh. Jangankan berlari, berjalan pun susah menemukan konteksnya pada 100 hari pemerintahan Jokowi-JK. Pada bagian identifikasi problem pokok bangsa, ada satu bagian tentang pentingnya negara menjaga kewibawaannya agar jangan hilang. “Wibawa negara merosot ketika negara tak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warganegara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran HAM, lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konfik sosial.” Seratus hari pemerintahan Jokowi-JK, kata-kata itu terempas entah kemana. Di dalam dokumen yang berisi sembilan program prioritas Jokowi-JK, atau populer dengan istilah Nawacita, Jokowi-JK hanya mendeteksi problem ketika kekuasaan belum di genggaman. Ketika kekuasaan didapatkan, kata-kata itu terburai lepas tak bertemu konteks. Frasa tersebut meyakini negara akan menjadi lemah jika tak mampu menjaga martabatnya, yaitu melindungi kehormatan warganegaranya. Kasus pelanggaran HAM di masa lalu menunjukkan negara mencoba berwibawa melalui jalan kekerasan sesungguhnya wujud kesadaran palsu. Lemahnya spirit penegakan hukum dan HAM pada masa Jokowi-JK ini menunjukkan titik lemah fundamental pemerintahan sekarang. Kritik atas lemahnya sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, sektarianisme, mafia hokum, dan oligarki politik kini berulang dengan wajah lebih bopeng pada pemerintahan Jokowi-JK. Mereka menghadapi bejana penuh air kata-kata yang terciprat ke wajah sendiri. Kritiknya atas pemerintahan SBY tidak seasin kebijakannya. Pada 28 Januari 2014, pemerintahan Jokowi telah melewati 100 hari pertama. Namun, 100 hari ini telah dilewati dengan semakin pudarnya harapan para pemilih. Bukti pamungkas ketika Jokowi masih memunculkan nama Budi Gunawan sebagai calon Kapolri—padahal dari dokumen yang telah ia miliki, status tersangka sang jenderal polisi itu telah diketahui. Jika nantinya muncul konflik antara KPK dan lembaga kepresiden, bandul dukungan publik pasti berada di sisi KPK. Saya menolak analisis spekulatif bahwa pemerintahan Jokowi tersandera politik patrimonialisme partai-partai pendukung, terutama PDIP dan Nasdem. Selama ini, digambarkan Jokowi hanya cantrik Megawati dan Surya Paloh. Tidak! Jokowi yang saya temui sehari sebelum pencalonannya sebagai calon presiden bukanlah sosok selembek itu. Ia adalah sosok yang memiliki kepercayaan diri tinggi atas tindakan-tindakannya.  Jika kini harapan rakyat menciut, tak lain karena pilihan politiknya sendiri secara sadar menciutkan itu. Disfungsi pemerintahan Jokowi saat ini akibat kebijakan-kebijakan blundernya sendiri, menutup diri dari masukan para relawan dan kritik-kritik konstruktif. Hal ini belum lagi dihitung postur ideologi ekonomi pemerintahan sekarang yang semakin liberal dengan pilihan menteri proneolib. Para menteri perekonomian saat ini seperti menjorokkan negara ini pada perangkap globalisasi. Kini Jokowi semakin sulit menata arah politik menjadi lebih gembira dengan dukungan penuh rakyat. Menyedihkan menyambut 100 hari Jokowi-JK tanpa kesan mendalam, tanpa semangat dan filosofi perubahan yang dulu dipancangkan. ●