Ahok dan Demokrasi Poo Tjian Sie ;  Lulusan  Beijing Language and Culture University

                                               KORAN JAKARTA, 15 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)  maju Pilkada DKI 2017 lewat jalur perseorangan terus menjadi sorotan dan menjadi “trending topic.”  Ahok mengibaratkan pilihannya  seperti Presiden  Soekarno yang diculik kaum muda ke Rengasdengklok, Karawang, Jabar. Semula  Bung Karno tidak ingin merdeka 17 Agustus 1945. Dia menunggu Jepang. Tapi anak-anak muda memaksanya memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus. Demikian juga anak muda “Teman Ahok,” mendesak  Ahok agar memilih jalur independen. Menurut Ahok, maju lewat PDIP membuka kesempatan lebih besar mempertahankan kursi DKI-1. PDIP memenuhi syarat  mengusung cagub sendiri di DKI. Mesin partai juga bisa digunakan untuk pemenangan. Ahok mengibaratkan maju lewat PDIP seperti naik mobil mewah. Sedangkan jalur independen bagaikan  naik bus. Teman Ahok mengingatkan,  kalau naik mobil bagus  memang enak, tapi Ahok sendirian. Naik bus  bersama masyarakat. Ahok menambahkan, jika hanya mengejar jabatan, sudah lama  masuk  partai politik. Tidak heran, pilihan Ahok lewat jalur independen  dianggap sebagai deparpolisasi. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ketika mengumpulkan para elite PDI-P Senin (7/3) malam,  memerintahkan PDI-P DKI Jakarta memperkuat konsolidasi dan melawan deparpolisasi. Namun penilaian deparpolisasi itu sesunguhnya tidak terlalu tepat. Ada hukum positif yang dibuat  parpol  mengizinkan  jalur perseorangan. Buktinya, pada pilkada serentak tahun 2015,  ada 35%  pasangan calon perseorangan. Malahan  14,4% mereka  mengalahkan kandidat yang diusung  parpol. Memang dalam sistem demokrasi perwakilan seperti di sini,  parpol tidak bisa diabaikan. Bahkan ada jaminan konstitusional dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.” Kemudian  dalam Pasal 6A ayat (2)  ”Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Hanya,  harus diakui, ada kejenuhan masyarakat terhadap parpol terutama  perilaku mereka. Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti , langkah Ahok seperti ingin memberi pelajaran kepada parpol  agar tidak gengsi. Sebab banyak parpol  merasa harus didatangi, bukan sebaliknya. Buktinya cagub DKI  lain seperti Yusril Ihza Mahendra dan Adhyaksa Dault kini mempertimbangkan untuk mengikuti jejak Ahok memilih jalur independen. Ahok juga menegaskan,  langkahnya  bukan  deparpolisasi. Dia tidak keberatan didukung  Nasdem. Ketika bersama Jokowi maju sebagai pasangan cagub dan wagub  DKI 2012, mereka  didukung  PDIP dan Gerindra. Ahok diaggap sebagai kartu mati karena  Tionghoa dan  Kristen. Maklum etnis dan agama yang menempel pada Ahok dalam peta perpolitikan  negeri ini,  dianggap sebagai  kartu mati atau kendala. Meski menghadapi kampanye hitam, terkait etnis dan agama,  syukurlah sebagian besar masyarakat Jakarta yang heterogen akhirnya memilih pasangan itu. Meski hanya menjadi orang nomor dua, Ahok bukanlah bayang-bayang Jokowi. Dia  memprakarsai transparansi semua agenda rapat dan kegiatan agar  bisa dilihat publik di Youtube. Salah satu videonya, saat sedang ‘mengajar’ karyawan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI di Ruang Rapat Bappeda DKI,  yang diunggah pada 8 November 2012, pada 29 November pagi, jumlah viewers-nya  hingga 1,3 juta. Pamor Ahok pun melonjak drastis. Setelah  Jokowi menjadi presiden,  bekas bupati Belitung Timur ini sejak 1 Juni 2014 menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI. Dia  pada 24 September 2014 dilantik  menjadi Gubernur DKI. Pelantikannya menjadi berita besar. Majalah Time membuat judul “Indonesia Reaches Racial Milestone With Chinese Governor of Jakarta” (Indonesia meraih batu loncatan dalam ras, dengan memilih Gubernur Jakarta dari etnis Tionghoa). Meski ada ormas  mencoba menolak pelantikan, juga karena sentimen agama, tak ada yang bisa menghalangi pelantikannya.  Apalagi,  demokrasi  Indonesia bukanlah teokrasi atau berdasar agama, tapi  berbasis pada pilihan rakyat. Siapa pun  yang mendapat mandat langsung  rakyat untuk menjadi pemimpin, tak akan bisa digagalkan. Ahok tak mau mengkhianati suara rakyat yang memilihnya. Terkait parpol, Ahok memang kerap membuat langkah berani. Sosok  kelahiran  29 Juni 1966 di Manggar, Belitung Timur itu  berani mundur dari Gerindra. Padahal  ketika  masih jadi anggota DPR dari Golkar (2009-2014), Gerindra merayunya untuk mendampingi Jokowi dalam Pilgub DKI 2012. Setelah diantar ke kursi wagub, Ahok justru mundur dari Gerindra. Dia  tak setuju  kebijakan partai yang hendak mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat DPRD. Ahok  berani melawan hegemoni parpol. Dia  hanya  loyal pada  pemilihnya, bukan ke  parpol pengusung. Kepentingan Luas Langkah  Ahok sejak  Wagub DKI menjadi bukti  sosok yang bekerja untuk orang banyak dan kepentingan  luas. Simak saja, baru  genap 100 hari memimpin Jakarta per 26 Februari 2015 lalu, dia  kembali berhadapan dengan para anggota DPRD DKI yang mengajukan hak angket untuk memakzulkan. Sebab  Ahok menemukan  ada dana siluman  12,1 triliun rupiah dalam draf APBD 2015. Salah satu yang membuat dia  geleng-geleng kepala adalah proyek pengadaan buku Trilogi Ahok sebesar  30 miliar rupiah dalam RAPBD 2015. Tapi terbukti, pemakzulan akhirnya gagal. Ahok juga terus mencoba mencari akar masalah banjir di Jakarta. Dia berani menggusur warga Kampung Pulo bahkan Kalijodo, dengan  menyediakan rusun. Meski  terus dicap kafir oleh kalangan tertentu, dialah gubernur pertama DKI yang memberangkatkan 40 penjaga mesjid  Jakarta untuk umrah. Ahoklah yang membangun mesjid megah di Balai Kota. Dia pula gubernur nonmuslim yang mengorbankan puluhan sapi tiap Idul Adha. Itu semua menjadi bukti, Ahok sama sekali  tak tersandera  etnis atau agamanya. Malah dia bisa melampaui semua ini seperti terbukti  gajinya  disihkan untuk sedekah, infaq dan zakat bagi orang miskin. Di  negara  demokrasi, sebenarnya pertimbangan untuk menjadi pemimpin tak boleh lagi mengacu pada faktor primodial seperti ras dan agama. Ahok mungkin mirip Faruk Choudhury, wali kota Bristol yang muslim ketika  terpilih pada 2013. Ahok mungkin juga mirip Lutfur Rahman,  Wali kota muslim di Tower Hamlets, sebuah kota kecil  London, Inggris. Ahok mungkin masih di bawah  presiden ke-11 India  yang beragama Islam,  Abdul Kalam, yang menjabat  2002-2007.  India mayoritas Hindu. Jadi untuk negara yang sangat majemuk seperti Indonesia, ke depan jelas diperlukan pemimpin dengan  kapabilitas, kompetensi dan menyejahterakan semua lapisan masyarakat. Jangan  lagi pertimbangan berdasar primordialisme. Ahok sudah membuktikan lewat kebijakan dan aksi nyata untuk menjadikan Jakarta  lebih baik. Warganya lebih sejahtera. Meski ucapan Ahok kerap dinilai kasar dan arogan, namun terjadinya krisis kepercayaan kepada para pemimpin parpol yang kebanyakan korup, santun tapi   munafik (antara ucapan dan tindakan bertolak belakang), membuat “style” atau gaya Ahok yang ceplas ceplos dan apa adanya, lebih disukai. Ahok juga “nothing to lose” terkait jabatan gubernur. Banyak warga DKI takut Ahok tak terpilih lagi pada Pilkada 2017, sehingga muncul relawan  Teman Ahok. Mereka  sukarela bekerja demi memenangkan Ahok. Kita boleh berbeda pilihan  politik, tapi jangan sampai  mengorbankan martabat  dan memecahbelah persatuan. ●