Evaluasi SNMPTN Daring Doni Koesoema A ;    Pemerhati Pendidikan;  Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong

                                                         KOMPAS, 25 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sistem daring (online) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi atau SNMPTN bermasalah. Siswa dirugikan. Sayangnya, pejabat lebih suka mencari kambing hitam dan mempersalahkan sekolah daripada berlaku adil bagi siswa yang jadi korban sistem. Kasus yang dihadapi siswa di SMAN 3 Semarang; SMAN 2 Genteng, Banyuwangi; dan SMA Albertus Dempo Malang menunjukkan indikasi bahwa persoalan bukan terletak pada input data dari sekolah, melainkan karena ketidaksiapan sistem dari Pusat Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dalam mengakomodasi sekolah yang mempergunakan sistem kredit semester dengan sistem diskontinu. Kurikulum 2013 (K13) memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mempergunakan sistem non-reguler dalam melaksanakan K13 melalui sistem kredit semester (SKS). Dalam petunjuk pelaksanaan sekolah yang melaksanakan SKS, terdapat dua model, yaitu model kontinu dan diskontinu. Dalam model kontinu, setiap mata pelajaran akan keluar di setiap semester, sedangkan dalam model diskontinu tidak setiap mata pelajaran keluar di setiap semester. Pengaturan ini tergantung kebijakan sekolah dan ketersediaan tenaga pendidik yang ada. Umumnya, sekolah dengan rombongan belajar di bawah enam kelas paralel dianjurkan mempergunakan sistem kontinu, sedangkan yang lebih besar dari itu bisa memakai sistem diskontinu. Persoalan di mana siswa tidak lolos dalam SNMPTN tahun ini terjadi pada sekolah yang mempergunakan SKS dengan sistem diskontinu dan akselerasi (terjadi di Jakarta). Persoalan teknis dalam pengisian PDSS mulai terjadi pada langkah keenam pengisian data, yaitu setelah pengisian identitas sekolah, pemilihan penerapan Kurikulum (2006/ 2013), pemilihan sistem SKS atau non-SKS, pemilihan rentang penilaian (rentang 0-100 atau 1-4), dan pemilihan peminatan (IPA, IPS, atau bahasa). Dalam setiap peminatan hanya disediakan satu paket/menu pelajaran, padahal untuk sekolah yang menerapkan SKS diskontinu dengan pola on-off, pasti akan ada dua paket menu. Tidak adanya pilihan dua paket/menu inilah yang menyebabkan semua mata pelajaran akhirnya di-on-kan sehingga ada mata pelajaran yang memang tidak bisa diisi karena memang secara faktual tak ada mata pelajarannya. Data ini kemudian dibaca oleh sistem sebagai kosong dan tidak terverifikasi. Jadi, sistem PDSS belum sepenuhnya mengakomodasi sistem SKS diskontinu dengan maksimal empat seri pola pembelajaran on-off. Mengapa siswa tidak lolos SNMPTN terjadi karena ketidaksiapan sistem dalam mengakomodasi sekolah yang mempergunakan SKS diskontinu ataupun akselerasi. Beberapa sekolah sudah berinisiatif untuk berkonsultasi dengan Halo PDSS untuk memastikan kebenaran pengisian data, bahkan ada yang sudah konsultasi langsung kepada Panitia Pusat SNMPTN, tetapi jawabannya nihil. Artinya, sistem dianggap sebagai baik, dan apa yang terjadi di dalam sistem adalah apa yang ada dan tidak ada alternatif lain. Mentalitas teknis Persoalan PDSS yang bermasalah tidak bisa direduksi pada sekadar persoalan teknis. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan mestinya mempergunakan momen ini untuk menghapus mentalitas teknis yang selama ini merusak sistem pendidikan kita. Mentalitas teknis adalah ketaatan buta pada aturan-aturan yang dibuat yang tidak memungkinkan lagi adanya dialog dan komunikasi bagi pihak-pihak yang merasakan diperlakukan tidak adil dengan adanya kelemahan di dalam sistem. Sistem adalah buatan manusia dan sistem dibuat demi memfasilitasi tujuan yang akan dicapai oleh si pembuat sistem. Sistem PDSS sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tahun ini sudah bisa mengakomodasi beberapa sekolah dengan sistem SKS. Sayangnya, perbaikan ini pun ternyata belum memenuhi harapan banyak pihak karena terbukti masih ada kelemahan di dalam sistem yang akhirnya merugikan sekolah dan siswa. Bila para pengambil kebijakan dan pengelolaan PDSS mengutamakan keadilan dalam meraih tujuan, persoalan seperti dihadapi beberapa SMA dalam proses SNMPTN tidak akan terjadi. Namun, mentalitas teknis ternyata masih menghinggapi penyelenggaraan pendidikan dan pengambil kebijakan. Akibatnya, mudah sekali mengatakan kalimat seperti, "tidak apa-apa, toh masih ada seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri". Ujaran seperti ini tak pantas keluar dari pemimpin yang mestinya bertanggung jawab terhadap kualitas sistem pendidikan yang harusnya berada di bawah tanggung jawabnya. Beri keadilan Kesalahan seleksi SNMPTN daring terjadi karena sistem belum mengakomodasi sekolah yang mempergunakan sistem SKS diskontinu secara memadai. Ketidaksempurnaan sistem ini membuat pihak lain menjadi korban. Karena itu, ada beberapa hal perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Pertama, berhenti mencari kesalahan, terutama mempersalahkan pihak sekolah. Bila sekolah mengisi nilai secara jujur, dalam sistem diskontinu akan terdapat kekosongan formulir nilai. Maka, pemerintah harus segera memperbaiki sistem seleksi yang masih kurang akomodatif ini. Berhenti mempersalahkan orang lain dan mulai mengevaluasi diri! Kedua, beri keadilan pada sekolah yang siswanya diperlakukan tidak adil dengan cara menyeleksinya secara manual selama sistem belum dibereskan. Setiap siswa berhak memperoleh kualitas pendidikan yang layak. Bersikap adil adalah salah satu bentuk revolusi mental. Ketiga, pemerintah, panitia seleksi, dan desainer sistem PDSS harus segera mengevaluasi kembali sistem seleksi daring yang selama ini mereka ciptakan dan memperbaiki kelemahan sistem yang ada dengan melibatkan dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan, terutama pihak sekolah yang selama ini telah menjadi korban diskriminasi karena kelemahan sistem. Persoalan seleksi SNMPTN Online bukanlah masalah teknis, melainkan masalah mentalitas, dan kejernihan visi pendidikan yang berpihak pada publik secara adil. Mentalitas para pengambil kebijakan yang perlu direvolusi adalah mentalitas teknis dan mentalitas mencari kambing hitam. Para pejabat dengan segera cenderung mencari kesalahan pada orang lain, entah itu pihak sekolah ataupun siswa, tetapi tidak pernah mempertanyakan apakah kesalahan terutama dari diri mereka sendiri. Kesediaan untuk mengakui kesalahan adalah sebuah sikap awal yang baik dalam revolusi mental. ●