Tol Laut Dibenahi

Tol Laut Dibenahi M Clara Wresti  ;   Wartawan KOMPAS

                                                    KOMPAS, 21 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sejak masa kampanye pemilihan presiden, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan tidak akan lagi memunggungi laut. Kemudian diputuskan, Program Tol Laut jadi program unggulan untuk mengurangi disparitas harga di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Tol laut adalah distribusi kebutuhan pokok melalui jalur laut dengan jadwal dan rute tertentu. Diharapkan dengan pasokan bahan baku yang cukup dan reguler, harga-harga di Indonesia bagian timur akan sama dengan harga- harga di Indonesia bagian barat. Untuk tahap awal, PT Pelni (Persero) diminta melaksanakan program itu dengan enam trayek, dari Indonesia bagian barat ke Indonesia bagian timur. Semula pelabuhan keberangkatan adalah Tanjung Priok (Jakarta) dan Tanjung Perak (Surabaya) menuju Maluku, Papua, Sulawesi, dan Natuna. Tidak semua barang boleh diangkut oleh kapal tol laut. Barang yang boleh dibawa hanya barang kebutuhan pokok hasil pertanian, seperti beras, kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe, cabai, dan bawang merah. Selain itu juga dibawa gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Untuk produk peternakan dan perikanan, yang dibawa adalah daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar, seperti bandeng, kembung, tongkol/tuna/cakalang. Sementara barang penting yang dapat diangkut oleh kapal tol laut adalah benih padi, benih jagung, benih kedelai, pupuk, papan tripleks, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan. Biaya pengiriman barang dengan tol laut sangat murah. Untuk trayek Jakarta-Papua dengan peti kemas ukuran 6 meter hanya Rp 7 juta-Rp 8 juta per boks. Bandingkan dengan tarif normal mencapai Rp 17 juta per boks. Setelah hampir dua tahun berjalan, program ini dievaluasi dan diketahui ada dua trayek yang tidak efisien, yakni trayek Tanjung Priok-Makassar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak (PP), dan trayek Tanjung Priok- Tarempa-Natuna. Kedua trayek ini dinilai tidak efisien karena rute Tanjung Priok-Makassar sudah menjadi rute komersial, yaitu banyak kapal swasta yang sudah melayani. Akibatnya, tol laut rute Tanjung Priok-Makassar yang mendapat subsidi dari pemerintah menjadi pesaing bagi pelayaran swasta yang harus berjuang dengan modal sendiri. Akhirnya trayek itu diubah menjadi Makassar-Manokwari- Wasior-Nabire-Serui-Biak. Adapun trayek Tanjung Priok-Tarempa-Natuna diubah menjadi Pontianak-Natuna-Tarempa (PP) karena rute ini juga bersinggungan dengan rute komersial Jakarta-Pontianak. Praktik monopoli Dari hasil evaluasi dan laporan daerah, juga diketahui bahwa di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, terjadi praktik monopoli yang mengakibatkan harga barang di Kabupaten Sumba Timur tidak turun meskipun sudah ada tol laut. Indikasinya, ada pihak yang memonopoli penggunaan jasa angkutan barang lewat tol laut. Atau ada yang memborong semua barang sehingga dia menguasai barang tersebut. Adanya praktik monopoli ini tentu merugikan negara karena subsidi yang diberikan ternyata hanya dinikmati pihak tertentu sehingga harga barang di masyarakat tetap tinggi. Adanya praktik monopoli itu tentu harus dilihat lebih jauh, harus diurai, di mana letak kelemahannya, kemudian diperbaiki. Di samping berupaya mencegah atau menghilangkan praktik-praktik yang tidak baik, pemerintah juga terus membuka tiga trayek baru dan dua trayek silang (crossing). Kali ini, trayek baru itu tidak hanya diberikan kepada PT Pelni, tetapi juga kepada pelayaran swasta. Pemenang tender akan mendapatkan kepastian pengangkutan hingga minimal tiga tahun agar dia bisa melakukan investasi. Jika hanya satu tahun, pengusaha akan takut berinvestasi sehingga kapal yang digunakan adalah kapal-kapal yang sudah tidak andal lagi. Diajaknya pelayaran swasta dalam tol laut ini tentu saja membantu bisnis pelayaran yang sedang lesu. Ribuan kapal saat ini menganggur setelah bisnis komoditas menurun drastis. Program "Rumah Kita" Upaya lain mencegah praktik yang tidak sehat adalah membangun "Rumah Kita", semacam gudang yang mengelola barang-barang yang diangkut dengan kapal laut. Menurut rencana, Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan Kementerian badan usaha milik negara untuk membangun 10 Rumah Kita di sejumlah tempat. Rumah Kita ini tidak hanya menampung barang-barang yang datang dari Indonesia bagian barat, tetapi juga menampung barang-barang dari Indonesia bagian timur yang akan diangkut ke wilayah barat. Misalnya ikan di daerah Indonesia timur. Di sekeliling Rumah Kita bisa dibangun gudang berpendingin (cold storage) untuk menyimpan ikan tangkapan nelayan yang akan dibawa ke Indonesia bagian barat. Dengan demikian, diharapkan Rumah Kita juga menjadi pendorong bagi pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru. Rumah Kita juga bisa menjadi gudang untuk menyimpan barang-barang kebutuhan pokok cadangan sehingga harga tetap stabil dan inflasi terjaga. Selain itu, Rumah Kita juga bisa menjadi parameter pencapaian tol laut. Jika keberadaan tol laut dan Rumah Kita ternyata berhasil meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik, sehingga disparitas harga menjadi rendah, maka program unggulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini berhasil. Namun, program ini tidak akan berhasil jika tidak didukung masyarakat. Hal ini karena masyarakat yang ingin terlibat dalam program ini tidak tahu harus mencari informasi di mana. Hingga kini, pemerintah masih menyosialisasikan program ini di kalangan pemerintah dan media. Sementara masyarakat dan pelaku usaha swasta hingga sejauh ini mereka masih belum banyak yang tahu: berapa biaya, kapan jadwal keberangkatan kapal, berapa luas kapasitas muat kapal, dan lainnya. Pemerintah harus lebih gencar menyosialisasikan ke komunitas- komunitas terkait dengan tol laut dan Rumah Kita. Sebutlah seperti perusahaan pelayaran, petani dan pemasok produk pertanian, bahan hasil industri, serta bahan pokok hasil peternakan dan perikanan. Dengan sosialisasi, niscaya masyarakat akan mendukung. Apalagi ongkos angkutnya lebih murah dibandingkan dengan tarif normal. ●