Rabu, 02 Agustus 2017

Skripturalis Demokrasi dalam Fundamentalisme Pasar Pemikiran

Skripturalis Demokrasi
dalam Fundamentalisme Pasar Pemikiran
                                                                             

                                                           
Grup ronda malam Minggu di kampung saya bukan grup sembarangan. Isinya bapak-bapak vokal semua, para pengamat politik nirlaba. Meski pekerjaan hariannya rata-rata petani, juga buruh di pabrik tekstil dekat kampung kami, kualitas analisis mereka seringkali lebih canggih dibanding rombongan narasumber ILC.

Tak terkecuali malam Minggu kemarin, ketika saya datang agak awal. Pak Nardi membuka percakapan sembari mencomot pisang goreng di piring.

"Aku tuh kok bingung ya, sama aktivis-aktivis yang pintarnya selangit itu. Kok bisa mereka malah menolak pembubaran ormas yang jelas-jelas tidak sejalur dengan Pancasila? Lha sebenarnya kita ini mau diajak ke mana sih?"

"Masalahnya kan nggak sesederhana itu, Pak," Pak Memet menimpali dengan logatnya yang masih kentara sebagai warga pendatang. "Ketika mereka mengkritik Perppu Ormas, bukan berarti mereka mendukung ormas anti-Pancasila. Tapi karena Perppu itu sendiri mengandung banyak pasal karet, sehingga rentan disalahgunakan."

"Oh soal itu sih aku agak paham, Pak. Dan sedikit banyak aku setuju juga. Tapi problem di situ lebih pada soal cara, sementara yang kumaksud adalah hal yang lebih mendasar lagi."

Wajah Pak Memet tampak menunggu kelanjutan kalimat Pak Nardi. Yang ditunggu pun tidak membuang waktu.

"Gini lho. Jelas-jelas ada organisasi yang tidak berorientasi menuju terus hidupnya negara kita. Mereka ingin kita bergabung dengan khilafah tingkat dunia, di mana artinya negara kita tak lagi ada. Mosok yang begituan mau diizinkan tetap berdiri? Minta izinnya ke negara yang ingin mereka lenyapkan, pula. Dan para aktivis membela! Masuk akal tidak?"

"Lho yang diperjuangkan para aktivis itu bukan lenyapnya NKRI-lah, Pak. Tapi kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Termasuk kebebasan berkeyakinan. Soal khilafah itu kan keyakinan juga to? Itu murni keyakinan mereka lho, kelompok khilafahers itu. Sementara jaminan atas semua kebebasan tadi merupakan amanat UUD 45! Gimana sih sampeyan ini...." Pak Memet tampak di atas angin.

"Waini. Ini. Jadi pertanyaanku bisa dikerucutkan lagi. Begini. Sebenarnya seberapa jauh sih kebebasan berkeyakinan itu? Sebebas-bebasnya?"

"Yo enggaaak. Bebas yang bertanggung jawab, kalau kata Penataran P4 dulu. Bebas, tapi tidak menyakiti orang lain. Bebas, tapi bisa dijalani berdampingan bersama-sama. Makanya, meski berkeyakinan itu bebas, ISIS nggak bisa hidup di Indonesia. Sebab mereka melakukan kekerasan bahkan membunuhi orang lain yang tidak bersepakat dengan mereka. Itu contohnya."

"Waduh, jangan ambil contoh yang serem-serem dululah. Misalnya ini saja. Ada sekelompok orang meyakini bahwa bumi ini tidak bulat, tetapi datar. Dasar yang mereka pegang adalah ayat-ayat suci. Meski tafsir atas ayat tersebut bermacam-macam, mereka tetap percaya bahwa yang benar adalah tafsir bumi datar. Nah, apa keyakinan mereka wajib kita hormati?"

"Nggg... ya dihormatilah. Itu kan keyakinan. Syaratnya mereka tidak memaksa orang lain untuk ikut mereka."

"Oke. Tidak memaksa. Tapi apa boleh mereka menyebarkan paham itu secara baik-baik? Misalnya mereka masuk ke kampung kita. Lalu mengajarkan ke orang-orang bahwa bumi ini datar menurut kitab suci. Selanjutnya mereka bilang, kalau anak-anak kita percaya dengan pelajaran sekolah yang menyatakan bumi ini bulat, berarti anak-anak sekaligus orangtua masing-masing akan berdosa dan masuk neraka. Begitu boleh?"

"Wo ya jangaaan. Kalau sudah sejauh itu ya nggak boleh tooo!"

"Lho kenapa nggak boleh? Kan nggak maksa? Nggak pakai kekerasan, nggak pakai teror, nggak pakai ancaman. Cuma mengajarkan secara baik-baik. Kalau akhirnya warga kampung ikut percaya, prosesnya jelas bukan dari pemaksaan. Katanya tadi bebas berkeyakinan, bebas berserikat, bebas menyampaikan pendapat. Hayo gimana?"

"Hahaha! Hmmm... gimana ya. Bingung juga...."

"Nah, kan? Berarti kita nggak konsisten kan? Jadi mau pilih yang mana? Menghormati keyakinan dan kebebasan berpendapat asal tanpa kekerasan, atau memperjuangkan kemaslahatan yang lebih besar, dalam hal ini berupa kebenaran ilmiah yang diakui sistem pendidikan?"

Pak Memet masih tampak bingung mendengar cecaran Pak Nardi. Lalu ia mulai menyeruput kopinya yang mulai mendingin.

"Nah, begitu pula dengan keyakinan dan kebebasan bersuara para pembela khilafah kan? Itu membawa kemaslahatan bagi hidup bermasyarakat dan berbangsa apa tidak?" dengan lincah Pak Nardi tampak langsung mengambil kesimpulan sepihak. "Tapi tunggu dulu. Sebenarnya prinsip kebebasan yang kita ikuti ini konsep idealnya mengacu ke mana to?"

Tak ada yang menjawab. Lalu Pak Memet mencolek Ganang, pentolan Karang Taruna yang sedang main gaple bersama beberapa eksponen ronda malam Minggu lainnya. Sambil masih menunggu giliran membanting kartu, Ganang menyahut sambil lalu. "Yooo itu kan bagian dari prinsip dasar demokrasi dan HAM to, Pakde...."

Pak Nardi manggut-manggut. Pak Memet mulai menyalakan rokoknya.

"Oh! Atau kalau mau cari yang lebih detail ya kita bisa menyebut konsep masyarakat terbuka ala Karl Popper to, Nang. Itu, di bukunya The Open Society and Its Enemies itu lho," akhirnya saya angkat suara juga. Begitu muncul kesempatan untuk pamer kutipan dari tokoh-tokoh intelektual dunia, saya wajib tampil. Mau gagasan seremeh apa pun, sebaiknya nebeng kepada nama-nama besar. Itulah prinsip kerja saya dalam meneguhkan modal sosial sebagai elite pengetahuan tingkat RT.

Kali ini Ganang mengangkat kepala, mengabaikan kartu gaple di tangannya, menatap ke arah saya. Sebagai senior Ganang se-fakultas, saya pun merasa dituntut untuk menuntaskan bunga rampai kutipan saya. Maka saya meneruskan,

"Jadi dalam nilai ideal Karl Popper, open society berjalan berlandaskan rasionalisme kritis. Ruang publik sangat diandalkan, di mana terjamin kebebasan setiap individu untuk menyampaikan pemikiran dan keyakinan. Maka setiap individu harus menyadari bahwa mereka semua setara, alias tidak ada individu yang lebih berharga dalam masyarakat ketimbang yang lain. Dari situlah muncul prinsip-prinsip semacam 'orang lain berhak didengar dan mempertahankan argumen', lalu 'aku mungkin salah dan kamu mungkin benar', juga 'semua pengetahuan bisa salah'."

Wajah-wajah mulai tampak kekenyangan mendengar paparan saya, meski mendoan dan tahu isi di piring-piring masih banyak yang tersisa.

"Jadi gagasan apa pun," saya melanjutkan, "sepanjang ia tidak melakukan pelanggaran hak atas orang lain dengan tindak-tindak kriminal dan sejenisnya, bebas saja bersaing. Bebas berdialektika. Nanti pada akhirnya akan terseleksi mana ide yang paling tahan banting. Begitu, Denmas."

"Sik, sik, Mas Iqbal," Ganang mengangkat tangannya, menyetop saya. Sepertinya ia sudah tak peduli lagi dengan permainan gaplenya. "Gini, Mas. Kalau memang semua bebas berkompetisi dengan super-ideal begitu, emangnya syarat-syarat masyarakat terbuka ala Popper ada di masyarakat kita?"

"Lho, sisi mana yang nggak ada?" Saya sedikit menegakkan punggung. Berani-beraninya Ganang mau mengkritik penerapan pikiran Karl Popper.

"Satu, Mas. Apa orang-orang yang ingin melenyapkan NKRI itu mau mengakui bahwa gagasan mereka tidak lebih berharga dibanding gagasan orang lain? Yo jelas enggaklah. Tawaran-tawaran ide selain ide mereka sendiri kan dibilang sistem thaghut lah, sistem setan lah. Dari situ saja sudah tidak memungkinkan berjalannya konsep masyarakat terbukanya Popper."

"Trus?"

"Dua, dengan titik pijak demikian, apa mungkin mereka berprinsip bahwa semua bisa salah? Sistem yang mereka yakini itu sudah mereka tempatkan sebagai kebenaran final. Tak ada tawar-menawar lagi. Nah, bagaimana bisa kompetisi gagasan dalam surga dunia bernama open society itu dijalankan dengan membabi buta?"

"Lhooo ya jelas bisalah, Nang! Itu kan pertarungan fair play, yang sudah dijalankan juga di negara-negara maju. Masak kamu nggak tahu? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu." Saya mulai agak panas. Ini saatnya menunjukkan kehebatan negara-negara Barat.

"Oh, ya? Contohnya mana tuh, Mas negara-negara hebat yang sampeyan acu? Fair play beneran?"

"Australia, misalnya. Atau Prancis. Di kedua negara itu, mau menjual ide apa saja bebas. Mau khilafah, mau komunis, mau bikin agama penyembah alien, semua bebas. Asal tidak melanggar batas-batas hukum semisal kekerasan, ya nggak apa-apa. Tapi begitu ada acara main pukul, polisi langsung bertindak. Fair play kan?"

"Terus yang begitu itu mau diterapkan mentah-mentah di Indonesia?"

"Lho kenapa tidak? Di mana masalahnya? Negara-negara maju bisa melakukannya. Kita semestinya ikut mereka kalau ingin maju."

"Hahaha! Oalah, Mas Iqbaaal. Sampeyan itu kok tekstual banget to, Mas." Ganang mulai pasang wajah mencibir. "Gagasan demokrasi ini kan kita impor dari Barat. Di saat kita mulai menjalankannya, sejarah kita tidak berangkat dari garis start yang sama dengan mereka."

"Maksud loh?"

"Gini. Mungkin sejauh ini mereka menjalankan fair play dalam kompetisi gagasan di tengah masyarakat mereka. Tapi ingat, masyarakat Prancis sendiri sudah jauh lebih terdidik. Mereka siap dengan pertarungan bebas gagasan-gagasan. Prancis itu kampung kelahiran Renaissance lho. Sementara masyarakat Indonesia, ah, seberapa melek pengetahuan sih? Literasi buku saja belum tuntas, eh sudah langsung dihajar dengan bacaan internet yang riuh rendah penuh sampah. Fondasi kita beda dengan Prancis, Mas! Dengan logika macam apa kita mengharapkan masyarakat kita bisa menyeleksi pemikiran di tengah pertarungan bebas yang sebenarnya nggak benar-benar bebas itu?"

"Wah kamu ternyata fasis sekali. Fascist in disguise."

"Weeee jangan buru-buru ngambek to, Mas. Katanya tadi dalam prinsip Popper semua pengetahuan bisa salah. Lah artinya demokrasi yang tekstual begitu bisa salah juga kan? Teori-teori Karl Popper sendiri juga bisa salah kan? Atau sampeyan mau membela demokrasi liberal dalam posisi sebagai kebenaran final transendental, yang rumus-rumusnya haram untuk diutak-utik lagi hingga kedatangan Imam Mahdi?"

"Nyinyir kamu...."

"Makanya, mbok ya sebagai seniorku tuh jangan terlalu text book gitu. Itu namanya sampeyan skripturalis demokrasi. Mengkritik keras tafsir-tafsir tekstual atas agama, eh giliran menafsir demokrasi kok tekstualnya minta ampun. Belum lagi prinsip kebebasan dalam kompetisi gagasan mengandaikan negeri kita berjalan dari latar dan situasi yang sama dengan negara-negara maju pujaan hatimu. Apa itu namanya bukan fundamentalisme pasar? Fundamentalisme pasar pemikiran! Hoahaha!"

Suara tawa Ganang itu mendenging-denging di telinga saya. Terus mendenging, sampai kemudian saya tersadar bahwa semua percakapan itu cuma muncul dari pikiran-pikiran galau saya.

Dan ternyata... saya masih di Perth, pada ujung musim dingin yang menggigit. Padahal yang ada di musim dingin ini hanyalah paket flu dan masuk angin. Bukan pisang goreng, bakwan, atau ronda malam Minggu.

Ealah, sepertinya saya cuma rindu pulang ke Bantul....



( Sumber :  Iqbal Aji Daryono, DETIKNEWS 25 Juli 2017 )

Minggu, 16 Juli 2017

Menyusun Rencana Kabur dari Kemiskinan

Menyusun Rencana Kabur dari Kemiskinan
Hasanudin Abdurakhman  ;   Cendekiawan; Penulis;
Kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia
                                                    KOMPAS.COM, 19 Juni 2017



                                                           
Bagi saya penyebab utama kemiskinan adalah pola pikir dan kemalasan. Artinya, kalau mau membebaskan diri dari kemiskinan, orang harus mengubah pola pikirnya, dan bekerja keras.

Akibatnya saya dikritik. Kata pengritik, seolah saya hendak mengatakan bahwa orang-orang miskin itu pemalas. Kemiskinan, kata mereka, bukan melulu soal kerja keras atau pemalas, tapi juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Mereka menyebutnya kemiskinan struktural.

“Kurang keras bagaimana lagi para buruh atau kuli itu bekerja, tetap saja mereka miskin,” kata mereka.

Ketika bicara soal kemiskinan dan orang miskin, saya lebih suka membicarakannya sebagai “kita”, bukan “mereka”. Maka, ketika saya bicara soal kemalasan, itu bukan untuk menuding atau merendahkan, tapi sebagai evaluasi untuk memperbaiki diri. Ini soal mencari apa yang salah, bukan menyalahkan.

Banyak orang bekerja keras, tapi tetap miskin. Apa yang kurang kalau begitu? Saya suka mengandaikan kemiskinan itu seperti gravitasi. Kita dan semua benda bermassa terikat oleh gaya gravitasi bumi. Kalau kita melompat ke atas, kita akan ditarik kembali ke muka bumi. Kalau kita terbang dengan pesawat, kita harus mendarat kembali.

Bisakah kita lepas dari ikatan gaya gravitasi itu? Bisa. Hanya saja, kita memerlukan energi besar. Energi itu setara dengan yang diperlukan untuk melempar benda dengan kecepatan 11,2 km/detik, atau 40.320 km/jam.

Kecepatan ini disebut escape velocity atau kecepatan kabur. Seberapa cepat itu? Rekor kecepatan tertinggi sebuah pesawat terbang hingga saat ini adalah 3.530 km per jam, jauh di bawah kecepatan kabur tadi.

Para penjelajah ruang angkasa berhasil membebaskan diri mereka dari ikatan gravitasi bumi. Dengan roket yang membawa bahan bakar sumber energi dalam jumlah besar. Sejumlah energi digunakan dalam suatu rentang waktu yang lama.

Artinya, diperlukan energi dalam jumlah besar, juga diperlukan waktu yang lama. Bila tidak cukup, apa boleh buat, kita akan kembali jatuh ke bumi.

Begitu pula dengan kerja untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Kerja keras saja tidak cukup. Kita perlu kerja keras dalam waktu yang lama, dan juga perlu strategi untuk memastikan bahwa kita tidak terjatuh kembali. Saya menyebutnya dengan rencana kabur, atau escape plan.

Berikut beberapa kunci dalam rencana kabur untuk membebaskan diri dari kemiskinan.

Pertama, pastikan kita bekerja dengan penghasilan memadai. Bekerja tanpa penghasilan memadai, seberapa keras pun, seberapa lama pun, tidak akan membebaskan kita dari kemiskinan.

Intinya, harus ada sejumlah uang dari penghasilan kita yang kita sisihkan untuk memperbesar tenaga kita dalam rangka membebaskan diri tadi.

Bagaimana kalau yang kita terima saat ini ternyata kurang? Cari pekerjaan lain. Tapi bagaimana bila tidak ada pilihan lain? Ada! Yang mengatakan tidak ada itu adalah orang yang menderita penyakit miskin pikiran. Itu yang membuat dia tidak bisa keluar dari kemiskinan.

Maaf, saya harus mengatakan ini. Saya melihat begitu banyak orang yang melakukan pekerjaan tanpa masa depan. Mereka bekerja hanya cukup untuk makan sehari-hari, bahkan kurang. Tapi mereka tidak mau berganti pekerjaan.

Kebanyakan berkata, tidak ada pilihan lain. Pilihan ada banyak, dan diambil oleh orang lain. Orang lain bisa, kenapa kita tidak?

Mau contoh nyata? Pekerjaan sebagai pak ogah, pedagang asongan, dan sejenisnya itu, bukan pekerjaan yang bisa membebaskan diri dari kemiskinan. Kalaupun bisa, diperlukan strategi yang sangat khusus, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut.

Kedua, lakukan pekerjaan dengan peningkatan penghasilan. Tanpa peningkatan, kita akan terus bekerja dalam waktu yang lama, dan sulit untuk lepas dari kemiskinan. Tapi, bagaimana caranya?

Kalau kita pedagang asongan, cobalah untuk menjual lebih banyak dari yang lain, dengan cerdik mencari tempat berjualan, atau barang yang dijual.

Tabunglah sejumlah penghasilan untuk dijadikan modal, menambah barang dagangan. Atau, gunakan itu sebagai modal untuk mempekerjakan orang lain.

Seorang tukang harus meningkatkan keterampilannya agar upahnya bertambah. Perlahan ia harus meningkatkan posisi dari tukang biasa menjadi kepala tukang, atau mandor. Kelak ia bisa meningkat jadi pemborong kecil-kecilan.

Apakah semua ini nyata? Ya, ini semua nyata. Ada banyak orang yang berhasil dengan cara seperti itu. Sayangnya lebih banyak yang bertahan, terikat erat pada zona nyaman yang sebenarnya sangat tak nyaman, yaitu kemiskinan.

Jadi, ini jawaban atas pertanyaan tadi. Kerja keras saja memang tidak cukup untuk bebas dari kemiskinan. Perlu kerja dengan peningkatan.

Itulah yang dulu dilakukan emak saya. Ayah dulu bekerja sebagai buruh tadi. Bagi Emak, itu bukan pekerjaan yang bisa membebaskan dia dari kemiskinan, karena hasilnya sedikit dan tidak ada peningkatan.

Emak mengajak Ayah pindah ke kampung baru, membuka lahan, dan membangun kebun. Punya kebun sendiri adalah langkah awal untuk membebaskan diri dari kemiskinan.

Ketiga, prihatin. Artinya, menahan diri dari kemewahan dalam bentuk apapun. Ada banyak orang yang segera ingin menikmati kemewahan saat baru saja mendapat penghasilan lebih baik dari sebelumnya.

Sebagian bahkan tidak sadar bahwa tambahan penghasilan itu sementara saja sifatnya. Mereka mengira itu kekal, lalu berfoya-foya. Saat sumbernya hilang, barulah mereka menyesal.

Sepanjang masa sekolah dulu saya nyaris tak punya baju selain seragam sekolah. Emak sengaja mengajari kami untuk menahan diri, meski sebenarnya sudah mampu membelinya.

Emak memilih memakai uangnya untuk hal-hal yang lebih berguna untuk masa depan. Demikian pula, Emak mengajari kami untuk tidak jajan dan makan di luar. Lebih baik masak sendiri kalau ingin makan enak.

Keempat, lakukan apa saja. Apa saja yang bisa menambah penghasilan, menjadikan hidup kita lebih baik. Kalau kita tidak bisa, belajar. Jangan pernah membatasi diri dengan kata tidak bisa.

Banyak orang sukses dengan cara ini. Mencoba, belajar, coba lagi, sampai berhasil. Dengan cara yang sama ia terus membesar.

Empat poin di atas mungkin belum cukup untuk membuat kita bebas dari kemiskinan. Tapi empat poin itu fundamental. Tanpa itu, kita tidak akan bisa membebaskan diri.

Pancasila Bukan Sekadar Simbol

Pancasila Bukan Sekadar Simbol
Fadhly Azhar  ;   Kabid Keagamaan HMPI (Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia) serta aktif dalam Jaringan Kedaulatan Rakyat Forum Sekolah Bersama
                                                    KOMPAS.COM, 14 Juni 2017



                                                           
BEBERAPA hari setelah Joko Widodo melantik Ketua dan Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (7/6/2017), saya langsung tergugah untuk memikirkan bagaimana Pancasila dapat diterima oleh seluruh aliansi kebangsaan.

Mungkin bagi kaum muda menengah lainnya, ini adalah pekerjaan yang sia-sia mengingat saya hanyalah staf analis kompetensi di sebuah Kementerian yang berkantor di Lapangan Banteng.

Pikiran dan renungan mengenai Pancasila akhirnya dapat terangkum dengan beberapa hal pendapat yang kurang lebih hanya menyentuh epistemologi dan ontologi-nya saja.

Pancasila dalam pemaknaannya seharusnya naik ke-tingkat berikutnya yang lebih tinggi, yaitu pemaknaan Pancasila dalam konteks emansipatoris dan hegemonik.

Saya meyakini bahwa Pancasila lahir tidak hanya berasal dari pemaknaan analisis literatur semata yang kemudian disematkan hanya untuk menjadi simbol-simbol kewarganageraan saja.

Pancasila harus lebih dari itu. Pancasila harus meresap masuk dalam sanubari seseorang dari tuntasnya epistemologis, ontologis, hingga aksiologisnya.

Warga negara Indonesia sedang dihadapkan pada perdebatan yang tidak substansial dari sebuah Pancasila itu sendiri. Perdebatan ini diakibatkan oleh kebingungan-kebingungan yang absurd hingga menimbulkan spekulasi-spekulasi non-intelektuil dari pemaknaan Pancasila.

Ini dibuktikan dengan perdebatan kontra-produktif mengenai tanggal dan bulan yang di mana Pancasila dilihat hanya dari sisi kulit, tidak pada isinya. Ini berarti bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia hanya melihat Pancasila sebagai alat simbol negara semata, bukan sampai pada indoktrinasi terhadap Pancasila itu sendiri .

Walaupun belum ada penelitian secara khusus tentang ini, sangat terasa bahwa Pancasila hanya disandarkan output-nya pada simbolis-dogmatik saja.

Ini sangat rentan, karena Pancasila bisa saja menjadi alat kepentingan politik golongan tertentu seperti yang dilakukan di masa orde baru, di mana Pancasila menjadi instrumen otoriter untuk memukul sendi-sendi kehidupan berserikat dan berpendapat.

Hal yang lebih menakutkan lagi, Pancasila bisa saja menjadi alat untuk memukul habis perkembangan pemikiran progresif warga negaranya akibat ketidaktahuan sejarah dan filosofisnya.

Ketuhanan dan nurani kemanusiaan

Nilai emansipatorik sangat erat kaitannya dengan tujuan pembebasan dari segala bentuk despotisme. Pancasila bukanlah hanya merupakan sakralisasi teks, di mana persoalan ke-ilahian dalam segi wahyu dan kemanusiaan dalam Pancasila menjadi terpisah.

Dinamika wahyu ke-ilahian dan kemanusiaan dalam Pancasila sejatinya harus bergeser menjadi sakralisasi substantif di mana kepercayaan serta keimanan yang berbeda-beda mampu menjadi semangat ke-ilahian yang membebaskan.

Ini menjelaskan bahwa despotisme tidak seharusnya mendapat tempat dalam pergaulan berbangsa dan bernegara walau berbeda keimanan.

George Meredith mengatakan bahwa dalam tragedi kehidupan manusia, tidak dibutuhkan seorang penjahat, tetapi hawa nafsu manusia sendiri sudah menjadi jebakan baginya, dan manusia dikhianati oleh apa yang palsu di dalam dirinya.

Hal ini tampaknya terartikulasikan dalam krisis yang tengah melanda dunia, termasuk bangsa Indonesia. Dan krisis itu adalah krisis yang sangat fundamental yang dampaknya akan dapat sangat dahsyat pula, dan berbahaya (Kartohadiprodjo, 2010, hal. 30).

Apa yang dikatakan oleh George Meredith dalam Kartohidaprojo sejatinya merupakan akibat dari marginalisasi nilai-nilai keilahian dari persoalan pembelaan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Ketika manusia sibuk dengan unsur jasadiyahnya mempertentangkan perbedaan dogmatik-ritual, maka saat yang bersamaan pula manusia tanpa sengaja memisahkan dinamika keilahian dalam persoalan-persoalan pencemaran lingkungan, persekusi terhadap sesama warga negara, dan eksploitasi dalam industrialisasi itu sendiri.

Inilah mengapa saya sangat meyakini bahwa dalam Pancasila sesungguhnya “Ketuhanan yang Maha Esa” punya kaitan yang sangat linier dengan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Inilah juga mengapa saya meyakini bahwa Pancasila bukanlah dasar negara yang sekuleristik.

Karena menjauhkan persoalan kemanusiaan dalam unsur keilahian juga merupakan sekulerisme dalam kehidupan beragama.

Persatuan nasional dan iman solidaritas

Setelah menanamkan secara radikal indikator-indikator keilahian terhadap dinamika kemanusiaaan, keadilan dan peradaban itu sendiri, maka kita selanjutnya perlu melakukan linieritas keilahian dan kemanusian dengan komitmen persatuan nasional.

Ernest Renan menginspirasikan Soekarno (1964) bahwa bangsa adalah satu jiwa (“une nation est un ame”). Artinya, bangsa adalah jiwa. Satu bangsa adalah satu jiwa.

Maksudnya, kata Soekarno, “satu bangsa adalah satu solidaritas yang besar” (“une nation est un grand solidarite”).

Jadi, yang membuat bangsa itu bersatu (satu jiwa) menurut Renan adalah solidaritas antarsesama anggotanya, yang juga kemudian oleh Ernest Renan disebut “kehendak untuk hidup bersama”.

Apa yang dikatakan Soekarno mengenai Ernest Renan (1964) tentang kebangsaan menunjukkan bahwa persatuan nasional menggambarkan solidaritas spiritual dalam kemanusiaan itu sendiri.

Solidaritas spiritual dalam kemanusiaan tersebut setidaknya menjadi komitmen bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menafikan solidaritas spiritual dalam satu jiwa kemanusiaan dan kebangsaan akan menimbulkan conflict of interest, di mana kepentingan sesaat manusia dari kekuasaan golongan-golongan akan berusaha memecah-belah solidaritas bersama.

Persatuan nasional hanya bisa dicapai dengan solidaritas sosial-spiritual yang perlu diintensifkan dan diaktualisasikan dalam kenyataan hidup bersama melalui cinta, keterbukaan, penerimaan dan kepedulian kepada sesama yang berbeda latar belakang kehidupan suku, agama, ras, dan golongannya.

Aktualisasi persatuan nasional tersebut seharusnya menjadi tolak ukur perjuangan bersama dalam kemanusiaan yang lebih hegemonik agar tidak terjadi penindasan antar satu golongan dengan golongan lainnya.

Apa yang saya uraikan soal linieritas tersebut dapat diungkapkan melalui satu kalimat: Satu ruh dan satu jiwa untuk kemanusiaan akan mengantarkan ruh yang lahir dari cahaya ilahiah demi kepentingan bersama dalam perdamaian hidup berbangsa.

Musyawarah dan keadilan sosial

Ketika manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah menuntaskan iman solidaritas spiritual yang emansipatorik tersebut, maka keinginan untuk memajukan kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan harus diaktualisasikan melalui musyawarah perwakilan.

Tulisan saya yang berjudul “Spirit Keagaman dan Iman Kebangsaan” yang dimuat di Kompas.com tanggal 16 November 2016, mencantumkan sedikit soal pentingnya kaum arif-intelektual dalam permusyarawatan perwakilan.

Dalam tulisan tersebut saya menawarkan prasyarat untuk menjadi kaum arif-intelektual setidaknya mendasarkan dirinya pada 5 kompetensi inti: berintegritas, responsif, amanah, progresif dan terukur.

Hikmah kebijaksanaan inilah yang akan menjadi ruh permusyarawatan perwakilan yang disyaratkan. Dalam tulisan tersebut pula, saya menawarkan perlunya standar kompetensi politik bagi yang ingin mencapai permusyarawatan perwakilan, tentunya dengan indikator-indikator penting dalam 5 kompetensi inti yang telah saya sebutkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal inilah yang pernah dikatakan oleh Soekarno, “…kita selalu bergosok, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, supaya keluar daripadanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya”.

Menurut Ulpianus, pakar hukum Romawi kuno, adil atau tidaknya perilaku seseorang terhadap sesamanya dalam komunitasnya ditentukan oleh kemampuannya untuk menghargai hak-hak sesamanya.  Istilah yang dia kemukakan untuk itu adalah “tribuere jus suum cuique” (memberi masing-masing haknya) (K. Bertens, 2000).

Maka, keadilan sosial dalam indikator kesejahteraan sosial dan gotong royong setidaknya bisa meminjam apa yang dikatakan oleh (alm) Pramoedya Ananta Toer, dapat dicapai dengan keadilan semenjak dalam pikirannya.

Spiritualisasi Pancasila dalam perjuangan emansipatorik

Artikulasi nilai dasar spiritual Pancasila dalam perjuangan pembebasan dari despotisme setidaknya patut dijiwai oleh masing-masing warga negara. Kristalisasi nilai luhur yang ada dalam Pancasila harus menjadi penggerak kemampuan, keinginan dan akal-budi kebangsaan bagi masing-masing rakyat Indonesia.

Sejatinya, Pancasila ini bersifat immaterial. Dari yang immaterial tersebut, maka Pancasila harus menjadi daya yang sejalan dengan spiritual keilahian dalam membangkitkan potensi moralitas dan intelektualitas secara sinergis dan berkesinambungan.

Lima mutiara dalam Pancasila setidaknya harus dikupas habis mencapai inti kesadaran dan sikap dasar bangsa Indonesia agar tercapai ketuhanan yang berkebudayaan, solidaritas kemanusiaan dan terwujudnya keadilan yang terbebas dari unsur despotisme.

Bila, kupasan-kupasan tersebut menjadi nalar-indoktrinatif hingga sampai tertanam dalam perilaku, maka secara aksiologi Pancasila telah berhasil menjadi nafas kehidupan berbangsa dan bernegara. Wallahul-muwafiq. Billahi Ilaa Aqwami thariiq.

Kamis, 13 Juli 2017

Menggeser dari 5 Hari Sekolah Menuju Pendidikan Karakter

Menggeser dari 5 Hari Sekolah
Menuju Pendidikan Karakter
Suwendi  ;   Doktor Pendidikan Islam UIN Jakarta
                                                      REPUBLIKA, 23 Juni 2017



                                                           
Belakangan, muncul pernyataan dari istana negara Republik Indonesia yang disampaikan oleh Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin, yang didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, atas penangguhan Permendikbud 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Pasalnya, Permendikbud 23/2017 ini mengundang polemik dan kegaduhan yang sangat masif. Penyelenggaraan kebijakan 5HS (lima hari sekolah) itu memiliki potensi dampak yang amat luas, sehingga masyarakat memprotesnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum MUI dalam pernyataan di istana itu menegaskan bahwa ikhtiar kelahiran Permendikbud ini didasarkan atas kepentingan penguatan pendidikan karakter pada siswa sekolah. Pendidikan karakter sebagai bagian dari program Nawacita ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia yang berkarakter dan berkepribadian paripurna sehingga perlu didukung oleh banyak pihak, termasuk melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga dan unsur masyarakat. Atas dasar itu, untuk memperkuat pendidikan karakter diperlukan Peraturan Presiden.

Jika mencermati gejolak penolakan dan apa yang disampaikan oleh KH Ma’ruf Amin itu, maka agaknya berbeda dengan apa yang ditekankan oleh Permendikbud 23/2017 itu. Masyarakat itu menolak atas kebijakan 5HS (5 hari sekolah) karena mengganggu penyelenggaraan pendidikan keagamaan, seperti MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah), Pendidikan Alquran, dan Pondok Pesantren; sementara untuk kebijakan pendidikan karakter itu sendiri justru diterimanya, karena memang sangat dibutuhkan.

Di sinilah, sesungguhnya yang perlu diklarifikasi. Antara kebijakan 5HS dengan pendidikan karakter, itu dua hal yang berbeda. Kebijakan 5HS bukan berarti pendidikan karakter, dan pendidikan karakter tidak mesti diimplementasikan dengan kebijakan 5HS.

Bagi Kemendikbud, Permendikbud 23/2017 yang diteken per 12 Juni 2017 itu tampaknya dipandang sebagai langkah konkret dalam mengimplementasikan pendidikan karakter, sebagaimana bisa kita baca dari konsideran pertimbangan peraturan tersebut. Padahal, jika kita cermati pasal demi pasal, menurut hemat penulis, permendikbud tersebut sangat simplikatif dan tidak mencerminkan kesesuaian secara signifikan antara pendidikan karakter dengan Hari Sekolah. Permendikbud sama sekali tidak menjelaskan apa itu pendidikan karakter, karakteristik dan metodologi dari pendidikan karakter serta hal-hal substantif lainnya dari pendidikan karakter, yang kemudian kesimpulannya adalah 5HS dalam satu minggu.

Permendibud hanya menjelaskan tentang Hari Sekolah yang dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu; penggunaan hari sekolah untuk melaksanakan beban kerja guru; hari sekolah dilaksanakan dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler serta hal-hal teknis lainnya. Sekali lagi, sama sekali tidak menjelaskan keterkaitan antara pendidikan karakter dengan kebijakan 5HS.

Tentu saja, kesimpulan 5HS sebagai implementasi kebijakan karakter ini malah justru kontraproduktif dengan pendidikan karakter itu sendiri. Pasalnya, kebijakan 5HS itu sangat potensial menghilangkan ruang gerak atas operasionalisasi layanan pendidikan keagamaan yang sesungguhnya menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan karakter. Merujuk data EMIS Kementerian Agama RI tahun 2016, kebijakan 5HS ini akan berdampak terhadap pada pendidikan keagamaan Islam dan Pendidikan Umum Berciri Khas Islam (MI/MTs/MA).

Dampak LHS

Dampak terhadap pendidikan keagamaan Islam meliputi sebagai berikut. Pertama, setidaknya ada 17.006.288 santri pada pendidikan keagamaan Islam yang akan terganggu dengan kebijakan ini. Mereka terdiri dari 3.649.396 santri pondok pesantren yang mengaji kitab kuning merangkap sebagai siswa pada sekolah (SD/SMP/SMA/SMK) dan madrasah (MI/MTs/MA); 6.000.062 santri pada Madrasah Diniyah Takmiliyah baik tingkat ula, wustha maupun ulya; dan 7.356.830 santri pada pendidikan Al Quran (TKA, TPA, dan TQA).   

Kedua, setidaknya ada 225.719 lembaga pendidikan keagamaan Islam yang terkena imbas, yang terdiri atas 14.293 pondok pesantren yang menyelenggarakan kajian kitab kuning sekaligus melakukan layanan pendidikan sekolah (SD/SMP/SMA/SMK) dan madrasah (MI/MTs/MA); 76.566 Madrasah Diniyah Takmiliyah baik tingkat ula, wustha maupun ulya; dan 134.860 pendidikan Al Quran yang terdiri atas TKA (Taman Kanak-kanak Al Quran), TPA (Taman Pendidikan Al Quran), dan TQA (Ta’limul Quran lil Awlad).

Ketiga, 1.386.426 pendidik di lembaga pendidikan keagamaan Islam, yang terdiri atas 322.328 pendidik pada pondok pesantren, 443.842 pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah baik tingkat ula, wustha maupun ulya; dan 620.256 pendidik pada pendidikan Al Quran yang terdiri atas TKA, TPA, dan TQA (Ta’limul Quran lil Awlad).

Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan umum berciri khas Islam, yakni Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dipastikan akan kena dampak secara langsung atas kebijakan 5HS. Setidaknya, terdapat 77.336 lembaga madrasah (RA: 27.999, MI: 24.560, MTs: 16.934 dan MA: 7.843), 820.839 guru madrasah (RA: 48.596, MI: 269.460, MTs: 265.784, MA: 236.999), dan 9.252.437 siswa madrasah (RA: 1.231.101, MI: 3.565.875, MTs: 3.160.685, dan MA: 1.294.776).

Kini dalam durasi 6 (enam) hari belajar dalam satu minggu, dengan menggunakan kurikulum 2013 siswa MI kelas 5-6 belajarnya hingga pukul 13.00; siswa MTs belajar hingga pukul 14.30; dan siswa MA belajar hingga pukul 17.00. Bahkan, siswa MA dengan peminatan keagamaan berada di madrasah hingga pukul 18.00-19.00. Pendidikan umum berciri khas Islam (RA, MI, MTs, MA) ini di samping menyelesaikan beban kurikulum mata-mata pelajaran pendidikan umum sebagaimana sekolah, juga mengajarkan 5 (lima) mata pelajaran agama sebagai pengembangan ciri khas agama Islam, yakni Alquran-Hadits, Akidah-Akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.

Jika layanan pendidikan madrasah ini diwajibkan dengan mengikuti kebijakan 5HS, maka siswa yang mengikuti pendidikan madrasah ini akan semakin larut dan sama sekali tidak akan efektif. Tentu ini menambah beban resistensi tersendiri. Dalam hal ini, penulis mengapresiasi sikap Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, yang memposisikan kebijakan 5HS itu hanyalah sebagai pilihan, untuk tidak mengatakan menolak secara tegas atas kebijakan 5HS. Sebab, kebijakan 5HS sangat tidak produktif bagi layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. (Kompas, 22/06/2017).

Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan model pendidikan ideal yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan kepribadian yang mumpuni. Pendidikan karakter mempersyaratkan adanya seperangkat nilai yang dijunjung tinggi dalam lingkungan pendidikan, bahkan pada tingkat tertentu adanya figur ideal di lingkungan pendidikan. Pendidikan karakter itu sangat holistik, dibutuhkan berbagai pendekatan dan strategi yang amat beragama, sehingga untuk mewujudkan pendidikan karakter diselenggarakan tanpa batas, tidak mengenal waktu dan tempat tertentu.

Pendidikan karakter diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat Indonesia yang memiliki karakter dan kepribadian yang paripurna, sehingga perlu mendapatkan dukungan dan pelibatan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Sebab, pada hakikatnya pendidikan karakter menjadi hajat dan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semata, tetapi juga Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga lain yang utamanya menjalankan fungsi pendidikan. Untuk itu, kebijakan pendidikan karakter perlu dikomunikasi dan didialogkan dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Implementasi pendidikan karakter sesuai dengan program Nawacita sebaiknya diselenggarakan dengan memperkuat pendidikan dan pendekatan religiusitas. Sebab, pendidikan keagamaan sangat efektif dalam menanamkan dan menumbuhsuburkan karakter yang dibangun dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Untuk itu, lembaga pendidikan keagamaan Islam, seperti pondok pesantren, madrasah diniyah takmiliyah, dan pendidikan Alquran sebagai model lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat yang telah eksis sebelum Indonesia ini merdeka telah nyata-nyata berkontribusi besar dalam memperkuat karakteristik keislaman dan keindonesiaan bagi warga negera Indonesia perlu mendapatkan pengakuan, penguatan, dan pemberdayaan serta afirmasi sebagaimana mestinya.

Pendidikan keagamaan Islam lahir dari masyarakat dan diselenggarakan oleh masyarakat sehingga segala keputusan yang terkait dengan kepentingan lembaga pendidikan keagamaan Islam itu harus mendengar dan mencermati aspirasi dari masyarakat, dengan menggunakan pendekatan buttom-up. Dalam banyak pengalaman, keputusan yang terkait atau berdampak terhadap pendidikan keagamaan Islam ini tidak serta merta menyikapi dan membuat keputusannya secara sepihak, tanpa mendengar dan memahami terlebih dahulu aspirasi masyarakat, utamanya para penyelenggara pendidikan keagamaan Islam secara komprehensif. Oleh karena, mendialogkan dan mengkomunikasikan antara rencana kebijakan dengan masyarakat dan komunitas pendidikan keagamaan Islam ini mutlak dilakukan.

Jika kita mampu menggeser perhatian bahwa kini bukan saatnya lagi berkutat pada isu kebijakan dan penerapan 5HS, tetapi kita perlu untuk merevitalisasi pendidikan karakter sebagai kebutuhan kita bersama maka insya Allah tidak akan ada lagi pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan 5HS sama sekali tidak identik dengan pendidikan karakter, dan pendidikan karakter tidak harus diimplementasikan dalam 5HS. Sisi penting inilah yang setidaknya harus difahami ketika merancang Keputusan Presiden yang memperkuat pendidikan karakter itu.

Mempersembahkan Mahakarya Swasembada Pangan

Mempersembahkan Mahakarya Swasembada Pangan
Jaya Suprana  ;   Budayawan;  Pendiri Sanggar Pembelajar Kemanusiaan
                                                      REPUBLIKA, 22 Juni 2017



                                                           
Kegaduhan panggung politik di bulan suci Ramadhan, tidak mereda bahkan makin membahana setelah Ombudsman Republik Indonesia mempermasalahkan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program bantuan produksi pangan di Kementerian Pertanian. Ombudsman RI menyatakan ada dugaan maladministrasi akibat program yang dimulai sejak 2015 itu hanya berdasarkan nota kesepahaman (MoU).

Pelibatan TNI dianggap tidak sesuai dengan peran dan fungsi tentara sebagai penjaga keamanan utama negara dalam menghadapi serangan musuh dari luar. Tentara dilibatkan mulai dari penyuluhan, pembangunan infrastruktur, pencetakan sawah, distribusi alat mesin pertanian, hingga penyerapan produksi padahal tentara tidak memiliki kompetensi di bidang itu.

Ombudsman juga menduga, program pencetakan sawah tidak dilakukan dengan kajian yang baik. Akibatnya, banyak sawah baru yang tidak dapat memproduksi padi.

Dalam kajiannya tahun lalu, Ombudsman juga menemukan banyak persoalan dalam prosedur penyerapan gabah hasil panen akibat serap gabah yang dipaksakan kepada Bulog, maka standar kualitasnya kurang terjamin.

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, mengatakan, di daerahnya banyak pencetakan sawah yang mubazir. Sebagian lahan tidak bisa ditanami karena tak memiliki irigasi, sebagian lain juga tidak bisa ditanami karena terendam air.

"Kuantitas cetak sawah oleh TNI memang terjadi, tapi kualitasnya tidak terpenuhi," katanya.

Ada pula pihak yang mengaku menerima keluhan mengenai petani yang dipaksa tentara untuk menjual gabahnya ke Bulog dengan harga rendah.

Swa sembada

Saya pribadi adalah warga Indonesia yang sama sekali bukan ahli pertanian, ahli politik, mau pun ahli militer. Namun kebetulan saya adalah warga Indonesia yang sadar bahwa satu di antara sekian banyak masalah yang sedang merundung bangsa, negara, dan rakyat Indonesia adalah ketergantungan pada impor, terutama impor pangan.

Mulai dari beras sampai bawang putih seolah hukumnya wajib harus diimpor. Ketergantungan Indonesia pada impor pangan mengingat kesuburan tanah, air, dan udara Indonesia begitu melimpah ruah. Bahkan, merupakan satu di antara negara tersubur di planet bumi ini, sangat tragis, ibarat ayam mati kelaparan di lumbung padi.

Maka, selama setiap warga Indonesia masih berhak memiliki pendapat, mohon dimaafkan bahwa sebagai seorang warga Indonesia yang cinta Indonesia, saya memiliki pendapat yang mendukung semangat swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk pengerahan TNI untuk membantu Kementerian Pertanian mencetak sawah bagi petani.

Kemanunggalan

Sebagai warga Indonesia, saya tidak keberatan TNI dilibatkan pada kegiatan pertanian selama tidak ke luar dari koridor konstitusional. Kebetulan saya pribadi mewarisi kisah dari mahaguru kebangsaan saya, mantan Menko Kesra RI Soepardjo Roestam (yang pernah menjadi ajudan Panglima Besar Jenderal TNI Soedirman) bahwa Pak Dirman dalam bergerilya senantiasa wanti-wanti berpesan kepada para serdadu TNI jangan sampai pernah mengorbankan rakyat sesuai falsafah bahwa rakyat adalah Ibu Kandung TNI yang melandasi semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Dari diskusi dengan para tokoh cendekiawan Indonesianis dari berbagai perguruan tinggi mancanegara, saya juga memperoleh kesan bahwa TNI dianggap sebagai lembaga yang paling mantap dan unggul dalam profesionalisme manajemen di lembaga kepemerintahan Republik Indonesia.

Saya bukan penderita TNI-phobia yang secara membutatuli senantiasa curiga terhadap TNI, namun bukan berarti saya sudah butatuli terhadap kenyataan.

Saya lebih berupaya bersikap wajar dan jujur untuk menyatakan sesuatu sebagai sebagai benar apabila memang benar, namun juga sebagai tidak benar apabila memang tidak benar. Apalagi di masa bulan suci Ramadhan.

Legowo

Kegaduhan tidak perlu terjadi, jika pihak Ombudsman RI berkenan menyampaikan pendapat, kritik serta koreksi langsung ke Kementerian Pertanian dan TNI. Saya yakin Kementerian Pertanian apalagi TNI yang menganut falsafah legowo sadar bahwa tiada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna, maka tidak ada pula lembaga di planet bumi ini yang sempurna.

Maka, Kementerian Pertanian dan TNI akan secara terbuka bahkan berterima kasih menerima masukan pendapat, kritik serta koreksi dari Ombudsman RI demi menyempurnakan perjuangan Kementerian Pertanian dan TNI menunaikan tugas mencetak sawah demi meningkatkan potensi swasembada pangan oleh Indonesia bagi Indonesia.

Ketahanan pangan merupakan bagian utama dari perjuangan memperkokoh benteng ketahanan nasional, maka juga merupakan bagian dari tugas kewajiban TNI.

Sudah benar bahwa TNI senantiasa siap "rawe-rawe rantas malang-malang putung" menunaikan tugas apa pun yang ditugaskan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima Tertinggi TNI selama dalam koridor konstitusi berdarma bakti bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia.

Memang swasembada pangan tidak didukung oleh para pihak yang merasa kepentingan nafkahnya dirugikan. Namun, Insya Allah semua pihak berkenan menyisihkan kepentingan golongan, lembaga, apalagi pribadi demi bersatu padu, bergotong royong, bahu-membahu dalam mendukung perjuangan untuk mempersembahkan mahakarya swasembada pangan bagi rakyat Indonesia. Merdeka!